Para Pendekar Hukum Indonesia Segara Bahas Keluhan Jokowi - Detikcom (Siaran Pers)

Para Pendekar Hukum Indonesia Segara Bahas Keluhan Jokowi - Detikcom (Siaran Pers) Pados Berita Terupdate, kali ini Pados Berita akan memberikan informasi berita penting terbaru, viral dan aktual dengan judul Para Pendekar Hukum Indonesia Segara Bahas Keluhan Jokowi - Detikcom (Siaran Pers) yang telah tim pados berita analisa, rangkum dan cari persiapkan dengan matang untuk anda baca semua. Semoga imformasi berita terbaru yang kami sajikan mengenai Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat anda menjadikan kita semua manusia yang berilmu dan barokah bagi semuanya.

Judul : Para Pendekar Hukum Indonesia Segara Bahas Keluhan Jokowi - Detikcom (Siaran Pers)
link : Para Pendekar Hukum Indonesia Segara Bahas Keluhan Jokowi - Detikcom (Siaran Pers)

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengeluhkan ribuan peraturan di Indonesia yang menghambat pembangunan. Para pendekar hukum Indonesia akan segera menindaklanjutinya dengan menggelar Konferensi Hukum Tata Negara Nasional (KHTNN) 2017 guna membahas hal tersebut.

"Dari 160 yang mengirimkan paper, yang lolos 58 nama," kata Ketua Panitia KHTNN 2017 Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Selasa (24/10/2017).

KHTNN 2017 akan mengambil tema 'Penataan Regulasi di Indonesia' di Jember pada 10-13 November 2017. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)-Pusako Universitas Andalas dengan tuan rumah Puskapsi Universitas Jember.

"Selain menghadirkan para peserta yang telah mengirimkan paper-nya, kami juga akan mengundang para pakar dan ahli di bidangnya," ujar Bayu.

Peserta yang dipastikan hadir adalah:

1. Ketua MK Prof Dr Arief Hidayat.
2. Menko Polhukam Wiranto.
3. Menkum HAM Yasonna Laolly.
4. Hakim konstitusi Prof Dr Saldi Isra.
5. Ketua MK 2009-2014 Prof Dr Mahfud Md.

6. Guru besar University of Sydney, Prof Dr Simon Bud.
7. Guru besar Universitas of Nagoya, Prof Dr Yuzuru Shimada.
8. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Dr Harjono.
9. Guru besar UI Prof Dr Satya Arinanto
10. Dirjen Peraturan Perundangan Kemenkum HAM Prof Dr Widodo Ekatjahjana.
11. Sekjen MK Prof Dr Guntur Hamzah.
12. Ketua Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar.
13. Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari.
14. Direktur Advokasi Pukat UGM Oce Madril.
15. Pengajar HTN Unpad Susi Dwi Harjanti.
16. Jubir MK Fajar Laksono.
17. Pimpinan KY 2010-2015 Taufiqqurrahman Syahuri.

Hadir pula puluhan pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang akan memberikan pemikiran menyudahi tumpang-tindihnya regulasi di Indonesia.

"Acara akan diisi orasi ilmiah oleh Menkum HAM, Mahfud Md, dan Bupati Jember dr Faida. Sesi pertama diisi konferensi 'strategi dan rencana aksi penataan regulasi pusat dan daerah' dan 'perbandingan strategi penataan regulasi di berbagai negara'. Konferensi juga akan diisi paralel group discussion," ujar Bayu.

Jokowi mengaku pusing saat menghadiri Rembuk Nasional III Tahun 2017, Senin (23/10) malam. Sebab, ia menghadapi ribuan peraturan. Padahal pembangunan membutuhkan sistem regulasi yang slim agar bisa berlari cepat.

"Saya masih pusing mengatasi 42 ribu peraturan ini. Nanti saya minta pakar hukum urusi 42.000 ini gimana. Ya paling tidak separuh hilang sudah untuk mempercepat lari kita," kata Jokowi.

Tahun lalu, Jokowi mengaku telah menghapus 3.153 peraturan daerah (perda). Namun ia tetap meminta sejumlah kepala daerah tidak membuat peraturan daerah, kecuali beberapa peraturan yang berkualitas. Presiden juga memintakan DPR tidak perlu membuat banyak undang-undang sekadar proyek. DPR diminta hanya membuat beberapa regulasi yang mumpuni.
(asp/rvk)

Let's block ads! (Why?)

Baca Kelanjutan Para Pendekar Hukum Indonesia Segara Bahas Keluhan Jokowi - Detikcom (Siaran Pers) :

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengeluhkan ribuan peraturan di Indonesia yang menghambat pembangunan. Para pendekar hukum Indonesia akan segera menindaklanjutinya dengan menggelar Konferensi Hukum Tata Negara Nasional (KHTNN) 2017 guna membahas hal tersebut.

"Dari 160 yang mengirimkan paper, yang lolos 58 nama," kata Ketua Panitia KHTNN 2017 Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Selasa (24/10/2017).

KHTNN 2017 akan mengambil tema 'Penataan Regulasi di Indonesia' di Jember pada 10-13 November 2017. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)-Pusako Universitas Andalas dengan tuan rumah Puskapsi Universitas Jember.

"Selain menghadirkan para peserta yang telah mengirimkan paper-nya, kami juga akan mengundang para pakar dan ahli di bidangnya," ujar Bayu.

Peserta yang dipastikan hadir adalah:

1. Ketua MK Prof Dr Arief Hidayat.
2. Menko Polhukam Wiranto.
3. Menkum HAM Ya

Baca Kelanjutan Para Pendekar Hukum Indonesia Segara Bahas Keluhan Jokowi - Detikcom (Siaran Pers) :

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengeluhkan ribuan peraturan di Indonesia yang menghambat pembangunan. Para pendekar hukum Indonesia akan segera menindaklanjutinya dengan menggelar Konferensi Hukum Tata Negara Nasional (KHTNN) 2017 guna membahas hal tersebut.

"Dari 160 yang mengirimkan paper, yang lolos 58 nama," kata Ketua Panitia KHTNN 2017 Bayu Dwi Anggono kepada detikcom, Selasa (24/10/2017).

KHTNN 2017 akan mengambil tema 'Penataan Regulasi di Indonesia' di Jember pada 10-13 November 2017. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)-Pusako Universitas Andalas dengan tuan rumah Puskapsi Universitas Jember.

"Selain menghadirkan para peserta yang telah mengirimkan paper-nya, kami juga akan mengundang para pakar dan ahli di bidangnya," ujar Bayu.

Peserta yang dipastikan hadir adalah:

1. Ketua MK Prof Dr Arief Hidayat.
2. Menko Polhukam Wiranto.
3. Menkum HAM Yasonna Laolly.
4. Hakim konstitusi Prof Dr Saldi Isra.
5. Ketua MK 2009-2014 Prof Dr Mahfud Md.
6. Guru besar University of Sydney, Prof Dr Simon Bud.
7. Guru besar Universitas of Nagoya, Prof Dr Yuzuru Shimada.
8. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Dr Harjono.
9. Guru besar UI Prof Dr Satya Arinanto
10. Dirjen Peraturan Perundangan Kemenkum HAM Prof Dr Widodo Ekatjahjana.
11. Sekjen MK Prof Dr Guntur Hamzah.
12. Ketua Pukat UGM Zainal Arifin Mochtar.
13. Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari.
14. Direktur Advokasi Pukat UGM Oce Madril.
15. Pengajar HTN Unpad Susi Dwi Harjanti.
16. Jubir MK Fajar Laksono.
17. Pimpinan KY 2010-2015 Taufiqqurrahman Syahuri.

Hadir pula puluhan pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara yang akan memberikan pemikiran menyudahi tumpang-tindihnya regulasi di Indonesia.

"Acara akan diisi orasi ilmiah oleh Menkum HAM, Mahfud Md, dan Bupati Jember dr Faida. Sesi pertama diisi konferensi 'strategi dan rencana aksi penataan regulasi pusat dan daerah' dan 'perbandingan strategi penataan regulasi di berbagai negara'. Konferensi juga akan diisi paralel group discussion," ujar Bayu.

Jokowi mengaku pusing saat menghadiri Rembuk Nasional III Tahun 2017, Senin (23/10) malam. Sebab, ia menghadapi ribuan peraturan. Padahal pembangunan membutuhkan sistem regulasi yang slim agar bisa berlari cepat.

"Saya masih pusing mengatasi 42 ribu peraturan ini. Nanti saya minta pakar hukum urusi 42.000 ini gimana. Ya paling tidak separuh hilang sudah untuk mempercepat lari kita," kata Jokowi.

Tahun lalu, Jokowi mengaku telah menghapus 3.153 peraturan daerah (perda). Namun ia tetap meminta sejumlah kepala daerah tidak membuat peraturan daerah, kecuali beberapa peraturan yang berkualitas. Presiden juga memintakan DPR tidak perlu membuat banyak undang-undang sekadar proyek. DPR diminta hanya membuat beberapa regulasi yang mumpuni.
(asp/rvk)

Let's block ads! (Why?)

Sekianlah berita Para Pendekar Hukum Indonesia Segara Bahas Keluhan Jokowi - Detikcom (Siaran Pers) pada kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. Sampai jumpa di postingan artikel berita lainnya.

Anda sekarang membaca artikel berita Para Pendekar Hukum Indonesia Segara Bahas Keluhan Jokowi - Detikcom (Siaran Pers) dengan alamat link https://padosberita.blogspot.com/2017/10/para-pendekar-hukum-indonesia-segara_24.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: