Persekusi Mainan Siapa?, Targetnya Kelompok Mana?
Judul : Persekusi Mainan Siapa?, Targetnya Kelompok Mana?
link : Persekusi Mainan Siapa?, Targetnya Kelompok Mana?
Kabarsatu- Pola persekusi yang marak terjadi belakangan ini antara lain, menelusuri orang-orang di media sosial yang dianggap melakukan penghinaan, menginstruksikan massa untuk memburu target yang sudah dibuka identitasnya, dan mendatangi rumah atau kantor dengan melakukan intimidasi, dan dalam beberapa kasus dipukul, dipaksa menandatangani surat permohonan maaf bermaterai, dan ada pula yang didesak untuk dipecat.
Dalam beberapa kasus persekusi yang terjadi, pihak kepolisian dengan sigap menindak tegas para pelaku. Contohnya kesigapan polisi dalam memburu pelaku persekusi yang menimpa seorang pemuda di Cipinang setelah sebelumnya pemuda ini menghina ulama di halaman facebooknya.
“Ini sekarang yang penting kita bisa tangkap dulu. Nanti kalau sudah tertangkap kita bisa jelaskan,” ujar Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Hendy F Kurniawan saat ditanyai penangan kasus persekusi pemuda di Cipinang (3/6).
Persekusi juga terjadi di Solok, Sumatera Barat. Kejadian bermula ketika Dokter Fiera Lovita mengunggah tiga status di Facebook pada 19-21 Mei 2017 yang terkesan menghina ulama, khususnya Habib Rizieq.
“Kalau tidak salah, kenapa kabur? Toh ada 300 pengacara n 7 juta ummat yg siap mendampingimu, jangan run away lg dunk bib” (19/5), “kadang fanatisme sudah membuat akal sehat n logika tdk berfungsi lagi, udah zinah, kabur lg, masih dipuja & dibela” (20/5), “masi ada yg berkoar2 klo ulama mesumnya kena fitnah, loh…dianya kaburr, mau di tabayyun polisi beserta barbuk ajah ga berani,” (21/5) tulis Fiera di media sosialnya.
Ratusan orang mendatangi rumahnya dan Fiera merasa terancam jiwanya dengan tindakan persekusi tersebut. Menanggapi hal itu, Kapolri mencopot Kapolres Solok karena dianggap lamban dalam menangani kasus persekusi.
Pencopotan tercatat dalam telegram rahasia yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polri Irjen (Pol) Arief Sulistiyanto, Jumat (2/6/2017).
“Sudah saya sampaikan, kalau saya anggap nanti menurut penilaian saya, Kapolres di Solok (Kota) saya anggap lemah, takut, ya saya ganti. Ganti dengan yang berani dan tegas,” ujar Tito di kediaman Ketua MPR RI Zulkifli Hazan (2/6)
Jokowi pun mengecam segala bentuk tindak persekusi dan menganggap persekusi merupakan tindakan yang berlawanan dengan hukum negara Indonesia
“Ini sangat berlawanan dengan azas hukum negara. Jadi perorangan atau kelompok maupun organisasi apapun itu, tak boleh main hakim sendiri. Tak boleh,” tegas Jokowi di Universitas Muhammadiyah Malang (3/6).
Namun arahan Presiden tersebut ditanggapi dingin oleh beberapa netizen. Mereka menganggap Jokowi berat sebelah dalam menangani kasus persekusi yang terjadi.
“Aksi-aksi, Balok ormas GMB, Iwan bopeng, Steven, Nathan, Rumah SBY Digeruduk, Banser bubarkan Pengajian, Massa pro Ahok menyandera pegawai LP, Penghadangan Fahri hamzah, Ustad Tengku di Bandara, itu semua PERSEKUSI Bukan?? Sampe sekarang Gak ada kabar? Kalau dilakukan kelompok Pro Rezim, BUKAN PERSEKUSI? Rezim yang bikin Eneg! Semoga kita semua dijauhkan dari Jiwa2 PKI,” tulis salah satu netizen yang bernama Rudy Kuswarno di laman facebooknya.
Baru ini juga terjadi dugaan persekusi yang dialami Ustadz Abdul Somad (UAS) yang melakukan safari dakwah ke Pulau Bali. Beliau dihadang oleh sekelompok massa yang diduga digerakkan oleh senator asal Bali Arya Wedakarna. UAS dipaksa untuk mengikrarkan kecintaan dirinya kepada NKRI dan mencium bendera Merah Putih. Hal ini mendapat komentar yang beragam, termasuk senator asal Jakarta Fahira Idris menganggap persekusi terhadap UAS salah alamat.
“Memaksa UAS ikrarkan kebangsaan apalagi disertai intimidasi, ancaman dan kata-kata kasar oleh gerombolan orang yang sama sekali tidak punya otoritas untuk itu adalah tindakan yang sangat merendahkan,” kata Fahira (8/12).
Menurut Fahira, UAS termasuk mubaligh yang cinta NKRI, hal itu dapat dilihat dari pihak-pihak yang mengundangnya selama ini.
“Selama ini, yang mengundang UAS berceramah itu mulai dari pejabat negara, kepala daerah, bahkan satuan-satuan TNI di daerah, hingga kelompok pengajian dari seluruh Indonesia. Mana mungkin mereka mengundang UAS kalau beliau anti NKRI,” ujar senator Jakrta ini.
Atas kasus tersebut, Kuasa Hukum UAS, Kapitra Ampera melaporkan permasalahan ini ke pihak yang berwajib.
“Ustaz Abdul Somad sudah memberi per
Persekusi juga terjadi di Solok, Sumatera Barat. Kejadian bermula ketika Dokter Fiera Lovita mengunggah tiga status di Facebook pada 19-21 Mei 2017 yang terkesan menghina ulama, khususnya Habib Rizieq.
“Kalau tidak salah, kenapa kabur? Toh ada 300 pengacara n 7 juta ummat yg siap mendampingimu, jangan run away lg dunk bib” (19/5), “kadang fanatisme sudah membuat akal sehat n logika tdk berfungsi lagi, udah zinah, kabur lg, masih dipuja & dibela” (20/5), “masi ada yg berkoar2 klo ulama mesumnya kena fitnah, loh…dianya kaburr, mau di tabayyun polisi beserta barbuk ajah ga berani,” (21/5) tulis Fiera di media sosialnya.
Ratusan orang mendatangi rumahnya dan Fiera merasa terancam jiwanya dengan tindakan persekusi tersebut. Menanggapi hal itu, Kapolri mencopot Kapolres Solok karena dianggap lamban dalam menangani kasus persekusi.
Pencopotan tercatat dalam telegram rahasia yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Biro Sumber Daya Manusia Polri Irjen (Pol) Arief Sulistiyanto, Jumat (2/6/2017).
“Sudah saya sampaikan, kalau saya anggap nanti menurut penilaian saya, Kapolres di Solok (Kota) saya anggap lemah, takut, ya saya ganti. Ganti dengan yang berani dan tegas,” ujar Tito di kediaman Ketua MPR RI Zulkifli Hazan (2/6)
Jokowi pun mengecam segala bentuk tindak persekusi dan menganggap persekusi merupakan tindakan yang berlawanan dengan hukum negara Indonesia
“Ini sangat berlawanan dengan azas hukum negara. Jadi perorangan atau kelompok maupun organisasi apapun itu, tak boleh main hakim sendiri. Tak boleh,” tegas Jokowi di Universitas Muhammadiyah Malang (3/6).
Namun arahan Presiden tersebut ditanggapi dingin oleh beberapa netizen. Mereka menganggap Jokowi berat sebelah dalam menangani kasus persekusi yang terjadi.
“Aksi-aksi, Balok ormas GMB, Iwan bopeng, Steven, Nathan, Rumah SBY Digeruduk, Banser bubarkan Pengajian, Massa pro Ahok menyandera pegawai LP, Penghadangan Fahri hamzah, Ustad Tengku di Bandara, itu semua PERSEKUSI Bukan?? Sampe sekarang Gak ada kabar? Kalau dilakukan kelompok Pro Rezim, BUKAN PERSEKUSI? Rezim yang bikin Eneg! Semoga kita semua dijauhkan dari Jiwa2 PKI,” tulis salah satu netizen yang bernama Rudy Kuswarno di laman facebooknya.
Baru ini juga terjadi dugaan persekusi yang dialami Ustadz Abdul Somad (UAS) yang melakukan safari dakwah ke Pulau Bali. Beliau dihadang oleh sekelompok massa yang diduga digerakkan oleh senator asal Bali Arya Wedakarna. UAS dipaksa untuk mengikrarkan kecintaan dirinya kepada NKRI dan mencium bendera Merah Putih. Hal ini mendapat komentar yang beragam, termasuk senator asal Jakarta Fahira Idris menganggap persekusi terhadap UAS salah alamat.
“Memaksa UAS ikrarkan kebangsaan apalagi disertai intimidasi, ancaman dan kata-kata kasar oleh gerombolan orang yang sama sekali tidak punya otoritas untuk itu adalah tindakan yang sangat merendahkan,” kata Fahira (8/12).
Menurut Fahira, UAS termasuk mubaligh yang cinta NKRI, hal itu dapat dilihat dari pihak-pihak yang mengundangnya selama ini.
“Selama ini, yang mengundang UAS berceramah itu mulai dari pejabat negara, kepala daerah, bahkan satuan-satuan TNI di daerah, hingga kelompok pengajian dari seluruh Indonesia. Mana mungkin mereka mengundang UAS kalau beliau anti NKRI,” ujar senator Jakrta ini.
Atas kasus tersebut, Kuasa Hukum UAS, Kapitra Ampera melaporkan permasalahan ini ke pihak yang berwajib.
“Ustaz Abdul Somad sudah memberi per
Baru ini juga terjadi dugaan persekusi yang dialami Ustadz Abdul Somad (UAS) yang melakukan safari dakwah ke Pulau Bali. Beliau dihadang oleh sekelompok massa yang diduga digerakkan oleh senator asal Bali Arya Wedakarna. UAS dipaksa untuk mengikrarkan kecintaan dirinya kepada NKRI dan mencium bendera Merah Putih. Hal ini mendapat komentar yang beragam, termasuk senator asal Jakarta Fahira Idris menganggap persekusi terhadap UAS salah alamat.
“Memaksa UAS ikrarkan kebangsaan apalagi disertai intimidasi, ancaman dan kata-kata kasar oleh gerombolan orang yang sama sekali tidak punya otoritas untuk itu adalah tindakan yang sangat merendahkan,” kata Fahira (8/12).
Menurut Fahira, UAS termasuk mubaligh yang cinta NKRI, hal itu dapat dilihat dari pihak-pihak yang mengundangnya selama ini.
“Selama ini, yang mengundang UAS berceramah itu mulai dari pejabat negara, kepala daerah, bahkan satuan-satuan TNI di daerah, hingga kelompok pengajian dari seluruh Indonesia. Mana mungkin mereka mengundang UAS kalau beliau anti NKRI,” ujar senator Jakrta ini.
Atas kasus tersebut, Kuasa Hukum UAS, Kapitra Ampera melaporkan permasalahan ini ke pihak yang berwajib.
“Ustaz Abdul Somad sudah memberi pernyataan bahwa ini harus ditindaklanjuti secara hukum. Kita sudah mengidentifikasi orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa ini,” kata Kapitra (11/12).
Selain itu, Ismar Syafrudin sebagai pelapor yang datang didampingi kuasa hukumnya, M Kamil, juga melaporkan tindakan persekusi yang dialami UAS ke Bareskri Polri. Ismar mengaku sudah mengantongi 10 nama pelaku persekusi dan bukti-bukti yang kuat.
“10 orang dari 4 ormas, yaitu Laskar Bali, Garda Nasional Patriotik Indonesia (Ganaspatik), terus Patriot Garda Nusantara, Perguruan Silat Sandi Murta, dan 1 orang anggota DPD,” kata Ismar di Bareskrim Polri (12/12).
Pihak kepolisian yang biasanya proaktif dalam hal persekusi, kali ini mengambil langkah netral menaggapi kasus persekusi yang dialami UAS.
“Ya Polri netral lah, pokoknya kalau ada itu (intimidasi) tidak boleh. Kita lihat nanti konteks permasalahannya seperti apa,” kata Inspektur Jenderal Setyo Wasisto selaku Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri di Markas Besar Polri, Jakarta (12/12).
Disisi lain, Kementrian Agama mendorong agar permasalahan UAS ini tidak dibesar-besarkan dan diselesaikan dengan cara islah.
“Jalan terbaik adalah islah dan pengislahnya harus ada. Ada banyak majelis, termasuk pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Bali menjadi contoh bagus untuk kerukunan umat beragama,” kata Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama, Mastuki, (11/12).
Pemerintah dan Polri tidak bisa cuci tangan di balik kata islah netral. Sikap ketidak berpihakan pemerintah dan profesinalitas Polri saat ini diujui dengan kasus UAS yang terkenal kritis ini. (aya/pldy)
Artikel ini sudah diposting oleh politiktoday.com dengan judul "Persekusi Mainan Siapa?"
“Memaksa UAS ikrarkan kebangsaan apalagi disertai intimidasi, ancaman dan kata-kata kasar oleh gerombolan orang yang sama sekali tidak punya otoritas untuk itu adalah tindakan yang sangat merendahkan,” kata Fahira (8/12).
Menurut Fahira, UAS termasuk mubaligh yang cinta NKRI, hal itu dapat dilihat dari pihak-pihak yang mengundangnya selama ini.
“Selama ini, yang mengundang UAS berceramah itu mulai dari pejabat negara, kepala daerah, bahkan satuan-satuan TNI di daerah, hingga kelompok pengajian dari seluruh Indonesia. Mana mungkin mereka mengundang UAS kalau beliau anti NKRI,” ujar senator Jakrta ini.
Atas kasus tersebut, Kuasa Hukum UAS, Kapitra Ampera melaporkan permasalahan ini ke pihak yang berwajib.
“Ustaz Abdul Somad sudah memberi pernyataan bahwa ini harus ditindaklanjuti secara hukum. Kita sudah mengidentifikasi orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa ini,” kata Kapitra (11/12).
Selain itu, Ismar Syafrudin sebagai pelapor yang datang didampingi kuasa hukumnya, M Kamil, juga melaporkan tindakan persekusi yang dialami UAS ke Bareskri Polri. Ismar mengaku sudah mengantongi 10 nama pelaku persekusi dan bukti-bukti yang kuat.
“10 orang dari 4 ormas, yaitu Laskar Bali, Garda Nasional Patriotik Indonesia (Ganaspatik), terus Patriot Garda Nusantara, Perguruan Silat Sandi Murta, dan 1 orang anggota DPD,” kata Ismar di Bareskrim Polri (12/12).
Pihak kepolisian yang biasanya proaktif dalam hal persekusi, kali ini mengambil langkah netral menaggapi kasus persekusi yang dialami UAS.
“Ya Polri netral lah, pokoknya kalau ada itu (intimidasi) tidak boleh. Kita lihat nanti konteks permasalahannya seperti apa,” kata Inspektur Jenderal Setyo Wasisto selaku Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri di Markas Besar Polri, Jakarta (12/12).
Disisi lain, Kementrian Agama mendorong agar permasalahan UAS ini tidak dibesar-besarkan dan diselesaikan dengan cara islah.
“Jalan terbaik adalah islah dan pengislahnya harus ada. Ada banyak majelis, termasuk pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Bali menjadi contoh bagus untuk kerukunan umat beragama,” kata Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama, Mastuki, (11/12).
Pemerintah dan Polri tidak bisa cuci tangan di balik kata islah netral. Sikap ketidak berpihakan pemerintah dan profesinalitas Polri saat ini diujui dengan kasus UAS yang terkenal kritis ini. (aya/pldy)
Artikel ini sudah diposting oleh politiktoday.com dengan judul "Persekusi Mainan Siapa?"
Sekianlah berita Persekusi Mainan Siapa?, Targetnya Kelompok Mana? pada kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. Sampai jumpa di postingan artikel berita lainnya.
Anda sekarang membaca artikel berita Persekusi Mainan Siapa?, Targetnya Kelompok Mana? dengan alamat link https://padosberita.blogspot.com/2017/12/persekusi-mainan-siapa-targetnya.html
