Terlibat Skandal e-KTP, Jokowi Tetap Beri Penghargaan HAM Pada Ganjar
Judul : Terlibat Skandal e-KTP, Jokowi Tetap Beri Penghargaan HAM Pada Ganjar
link : Terlibat Skandal e-KTP, Jokowi Tetap Beri Penghargaan HAM Pada Ganjar
Kabarsatu- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menganugerahkan penghargaan kepada Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) 2017. Penghargaan untuk Jateng terasa spesial karena diserahkan langsung Presiden RI Joko Widodo kepada Gubernur Ganjar Pranowo.
Selain untuk tingkat provinsi, seluruh kabupaten kota di Jateng juga mendapat penghargaan serupa. Kecuali Kota Surakarta yang diserahkan Jokowi, penghargaan untuk kabupaten kota lain diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Penyerahan dilakukan pada acara peringatan Hari HAM Internasional ke-69 di The Sunan Hotel Solo, Minggu (10/12).
Presiden Jokowi mengatakan, penghargaan diberikan kepada daerah yang memiliki kepedulian HAM tinggi. Ia meminta penerapan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terus ditingkatkan. Selain hak sipil dan hak politik, hak-hak sosial serta ekonomi yang akan memengaruhi hak politik warga negara juga mesti terjamin.
Mantan Wali Kota Surakarta itu meminta para pejabat, politisi, birokrat, dan para pengusaha agar bisa melihat keadaan dan kondisi rakyat, terutama masyarakat kalangan bawah.
Sebab menurutnya, kebijakan yang baik bukan dari seberapa banyak yang dilakukan oleh pemerintah. Melainkan seberapa banyak yang dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat bawah.
Dalam menjamin hak sosial, kultural, serta hak ekonomi masyarakat, pemerintah dituntut terus melakukan kerja nyata, kerja konkret, serta kegiatan-kegiatan nyata. Semua itu harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Presiden mengapreasiasi upaya pemerintah, para gubernur, bupati, dan wali kota yang mengembangkan daerah kawasan HAM. Dia juga mengapresiasi Komnas HAM dan para aktivis yang memperjuangkan hak asasi manusia. Disampaikan, beragam upaya telah dilakukan pemerintah seperti pemberian Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, serta berbagai kebijakan bagi masyarakat miskin. Termasuk juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat, lokal, dan lainnya.
“Saya tahu masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik, juga keyakinan beragama, ekspresi seni budaya dan kultural masyarakat terpenuhi dengam baik,” katanya.
Ganjar Pranowo menambahkan, sekarang banyak daerah, baik kabupaten maupun kota yang peduli dan perhatian terhadap HAM. Hal ini tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi, terutama sosial media, di kalangan masyarakat. “Maka mau tidak mau suka tidak suka hampir seluruh kebijakan melibatkan masyarakat,” ujarnya.
Bersamaan dengan itu, di Jateng saat ini sedang merebak kembali pembentukaan forum warga sebagai ruang atau wadah komunikasi. Forum semacam rembuk desa maupun rembuk komunitas, rupanya telah menjelma wadah yang efektif dalam menyampaikan aspirasi dan sarana mengambil kebijakan.
“Dengan adanya hak-hak masyarakat yang perlu ditampung dan diselesaikan bersama maka mudah-mudahan menjadi sebuah musyawarah mufakat yang bsia diambil untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Peringatan Hari HAM Sedunia ke-69 Tahun 2017 yang mengangkat tema “Kerja Bersama, Peduli Hak Asasi Manusia Untuk Indonesia Maju Sejahtera” itu, diisi dengan berbagai kegiatan positif. Antara lain Seminar HAM, Expo Kemajuan HAM di Indonesia, Colour HAM seperti jalan santai, panggung seni difabel, photo booth, dan kegiatan lainnnya.
Seperti dikethui Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diduga menerima aliran uang dari proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP melalui mantan anggota Komisi Pemerintahan DPR RI Mustokoweni. Ganjar juga diduga menerima uang tersebut melalui pemberian goodie bag oleh seorang laki-laki di gedung Dewan Perwakilan Rakyat RI.
"Itu yang disebutkan Pak Ganjar sendiri, bahwa dia pernah diberi goodie bag berisi uang, juga sebelumnya uang dari Mustokoweni, semua itu masih dalam proses e-KTP," kata jaksa penuntut umum KPK, Taufiq Ibnugroho saat ditemui usia mengikuti sidang lanjutan kasus korupsi e-KTP untuk terdakwa Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Oktober 2017 seperti dikutip dari tempo.com (aya/jpc/tempo)
Sekianlah berita Terlibat Skandal e-KTP, Jokowi Tetap Beri Penghargaan HAM Pada Ganjar pada kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. Sampai jumpa di postingan artikel berita lainnya.
Anda sekarang membaca artikel berita Terlibat Skandal e-KTP, Jokowi Tetap Beri Penghargaan HAM Pada Ganjar dengan alamat link https://padosberita.blogspot.com/2017/12/terlibat-skandal-e-ktp-jokowi-tetap.html