Ketua DPR Minta Penegak Hukum Lindungi Perempuan dari ... - News Liputan6.com
Judul : Ketua DPR Minta Penegak Hukum Lindungi Perempuan dari ... - News Liputan6.com
link : Ketua DPR Minta Penegak Hukum Lindungi Perempuan dari ... - News Liputan6.com
:strip_icc():format(jpeg)/liputan6-media-production/medias/1835352/original/054028200_1516186860-BAMBANG-SOESATYO-USAI-TERPILIH-SEBAGAI-KETUA-DPR---JOHAN-TALLO-_4_.jpg)
Liputan6.com, Jakarta -Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet angkat bicara tentang proses hukum terhadap kasus kekerasan yang belum memihak perempuan. Sebagai pimpinan DPR, ia meminta Komisi III untuk mendorong penegak hukum untuk memiliki perspektif gender.
"Khususnya dalam menangani kasus hukum terhadap perempuan dan dapat mengefektifkan instrumen hukum yang sudah ada guna memberikan keadilan bagi kaum perempuan," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/2/2018).
Ketua DPR menyatakan hal itu menanggapi laporan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) Jakarta yang menyebut ada 648 kasus kekerasan terhadap perempuan selama 2017 di Jakarta.
Mirisnya, dari 648 laporan kasus itu, hanya 26 kasus pidana yang diputus pengadilan. Sedangkan kasus tertinggi adalah kekerasan dalam rumah tangga yang mencapai 308.
Bamsoet juga meminta Komisi VIII DPR meningkatkan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Baginya, peningkatan anggaran penting untuk menjalankan program-program yang ada.
"Kami juga meminta Komisi VIII DPR mendorong Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menyikapi secara tegas setiap peristiwa kekerasan yang terjadi, terutama yang melibatkan anak dan perempuan," ujar Politikus Golkar itu.
Di sisi lain, Kementerian itu juga harus mensosialisasikan keberadaan rumah aman untuk pemulihan dan penguatan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender.
"Sementara untuk masyarakat, kami berharap, terutama dari lingkungan keluarga, untuk secara terbuka dalam memberikan dukungan terhadap perempuan korban kekerasan," kata Ketua DPR ini.
Baca Kelanjutan Ketua DPR Minta Penegak Hukum Lindungi Perempuan dari ... - News Liputan6.com :
Liputan6.com, Jakarta -Ketua DPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet angkat bicara tentang proses hukum terhadap kasus kekerasan yang belum memihak perempuan. Sebagai pimpinan DPR, ia meminta Komisi III untuk mendorong penegak hukum untuk memiliki perspektif gender.
"Khususnya dalam menangani kasus hukum terhadap perempuan dan dapat mengefektifkan instrumen hukum yang sudah ada guna memberikan keadilan bagi kaum perempuan," kata Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (15/2/2018).
Ketua DPR menyatakan hal itu menanggapi laporan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) Jakarta yang menyebut ada 648 kasus kekerasan terhadap perempuan selama 2017 di Jakarta.
Mirisnya, dari 648 laporan kasus itu, hanya 26 kasus pidana yang diputus pengadilan. Sedangkan kasus tertinggi adalah kekerasan dalam rumah tangga yang mencapai 308.
Bamsoet juga meminta Komisi VIII DPR meningkatkan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Baginya, peningkatan anggaran penting untuk menjalankan program-program yang ada.
"Kami juga meminta Komisi VIII DPR mendorong Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk menyikapi secara tegas setiap peristiwa kekerasan yang terjadi, terutama yang melibatkan anak dan perempuan," ujar Politikus Golkar itu.
Di sisi lain, Kementerian itu juga harus mensosialisasikan keberadaan rumah aman untuk pemulihan dan penguatan bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender.
"Sementara untuk masyarakat, kami berharap, terutama dari lingkungan keluarga, untuk secara terbuka dalam memberikan dukungan terhadap perempuan korban kekerasan," kata Ketua DPR ini.
Anda sekarang membaca artikel berita Ketua DPR Minta Penegak Hukum Lindungi Perempuan dari ... - News Liputan6.com dengan alamat link https://padosberita.blogspot.com/2018/02/ketua-dpr-minta-penegak-hukum-lindungi.html
Related Posts :
Majelis Hakim Kabulkan Keberatan Kuasa Hukum Terdakwa soal ... - Okezone- Teken Kontrak 8 Blok Migas, Pertamina Minta Pendampingan Hukum - Katadata News
- Saat Ketua Saracen Dihukum 10 Bulan Penjara - Tempo.co
- Tiga BUMN Kerja Sama soal Hukum dengan Kejaksaan - KOMPAS.com
- PAN Pecat Zumi Zola dan Tak Beri Bantuan Hukum - CNN Indonesia
