Fahri Hamzah: Negara Merampas Kebebasan Pendapat Warganya dengan Pasal Karet UU ITE
Judul : Fahri Hamzah: Negara Merampas Kebebasan Pendapat Warganya dengan Pasal Karet UU ITE
link : Fahri Hamzah: Negara Merampas Kebebasan Pendapat Warganya dengan Pasal Karet UU ITE
Foto: Screenshot Youtube
Moslemcommunity- Intisari pemikiran Fahri Hamzah (penggagas Gerakan Arah Baru Indonesia/GARBI) yang disampaikan di ILC tvOne tadi malam (5/2/2019):
Yang kita cemaskan adalah negara menjadi juru tafsir atas wilayah privat. Negara merampas kebebasan berpendapat atas nama penegakan hukum. Di sini kita wajib merasa khawatir, karena negara direpresentasikan oleh pemerintah yang berpihak/partisan. Ia bergerak melalui yudikatif yang tidak sepenuhnya mandiri.
Kenapa ini terjadi, karena negara tidak siap berdialog secara demokratis dan dewasa. Negara mempersonalisasi kritik. Memang tidak secara langsung. Tapi ia menunggu tokoh2 oposan salah ucap. Karenanya UU ITE berpotensi dan terbukti dijadikan senjata membungkam mereka yang berbeda dengan pemerintah.
Negara-negara demokrasi tidak memasukkan pencemaran nama baik sebagai bagian dari hukum pidana. Amerika Serikat merumuskan defamation sebagai bagian dari Tort Law (Hukum Perdata). Meskipun terdapat beberapa negara bagian yang mencantumkan sanksi pidana, namun pada praktiknya tidak digunakan. Bahkan sebagian besar dari peraturan hukum tersebut dinyatakan tidak konstitusional lagi oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.
Inggris dalam Defamation Act 2013 tidak mencantumkan sanksi pidana untuk kasus pencemaran namabaik.
<
Yang kita cemaskan adalah negara menjadi juru tafsir atas wilayah privat. Negara merampas kebebasan berpendapat atas nama penegakan hukum. Di sini kita wajib merasa khawatir, karena negara direpresentasikan oleh pemerintah yang berpihak/partisan. Ia bergerak melalui yudikatif yang tidak sepenuhnya mandiri.
Kenapa ini terjadi, karena negara tidak siap berdialog secara demokratis dan dewasa. Negara mempersonalisasi kritik. Memang tidak secara langsung. Tapi ia menunggu tokoh2 oposan salah ucap. Karenanya UU ITE berpotensi dan terbukti dijadikan senjata membungkam mereka yang berbeda dengan pemerintah.
Negara-negara demokrasi tidak memasukkan pencemaran nama baik sebagai bagian dari hukum pidana. Amerika Serikat merumuskan defamation sebagai bagian dari Tort Law (Hukum Perdata). Meskipun terdapat beberapa negara bagian yang mencantumkan sanksi pidana, namun pada praktiknya tidak digunakan. Bahkan sebagian besar dari peraturan hukum tersebut dinyatakan tidak konstitusional lagi oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.
Inggris dalam Defamation Act 2013 tidak mencantumkan sanksi pidana untuk kasus pencemaran namabaik.
<
Negara-negara demokrasi tidak memasukkan pencemaran nama baik sebagai bagian dari hukum pidana. Amerika Serikat merumuskan defamation sebagai bagian dari Tort Law (Hukum Perdata). Meskipun terdapat beberapa negara bagian yang mencantumkan sanksi pidana, namun pada praktiknya tidak digunakan. Bahkan sebagian besar dari peraturan hukum tersebut dinyatakan tidak konstitusional lagi oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.
Inggris dalam Defamation Act 2013 tidak mencantumkan sanksi pidana untuk kasus pencemaran namabaik.
Convention on Cyber Crime 2001 yang disusun oleh Dewan Eropa tidak memasukkan pencemaran nama baik dalam salah satu dari 4 jenis cyber crime yang diatur. Ada yang mengatur tentang “Content Related Offences” isinya adalah tentang pengaturan pornografi anak.
Pencemaran nama baik adalah urusan antar individu, namun membuat negara harus turun tangan dalam menjatuhkan hukuman. Ini tidak tepat secara konstruksi hukum. Dan juga tidak efektif dalam penyelesaian masalah hukum antara dua individu tersebut. Tema ini perlu didorong masuk area perdata.
Dari #ilctvone Selasa (5/2/19)
[video]
Sumber: Portal-islam
Inggris dalam Defamation Act 2013 tidak mencantumkan sanksi pidana untuk kasus pencemaran namabaik.
Convention on Cyber Crime 2001 yang disusun oleh Dewan Eropa tidak memasukkan pencemaran nama baik dalam salah satu dari 4 jenis cyber crime yang diatur. Ada yang mengatur tentang “Content Related Offences” isinya adalah tentang pengaturan pornografi anak.
Pencemaran nama baik adalah urusan antar individu, namun membuat negara harus turun tangan dalam menjatuhkan hukuman. Ini tidak tepat secara konstruksi hukum. Dan juga tidak efektif dalam penyelesaian masalah hukum antara dua individu tersebut. Tema ini perlu didorong masuk area perdata.
Dari #ilctvone Selasa (5/2/19)
[video]
Sumber: Portal-islam
Sekianlah berita Fahri Hamzah: Negara Merampas Kebebasan Pendapat Warganya dengan Pasal Karet UU ITE pada kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. Sampai jumpa di postingan artikel berita lainnya.
Anda sekarang membaca artikel berita Fahri Hamzah: Negara Merampas Kebebasan Pendapat Warganya dengan Pasal Karet UU ITE dengan alamat link https://padosberita.blogspot.com/2019/02/fahri-hamzah-negara-merampas-kebebasan.html
Related Posts :
KPK, Segera Minta Imigrasi Cegah Mendagri Ke Luar Negeri!
Wow! Jubir Demokrat Ikutan Sentil Arsul Sani Soal Kasus Munir
Ternyata Ini Fungsi Posko Prabowo yang Nempel Warung Markobar Gibran
Bikin HEBOH! Satu Lagi Posko Prabowo di Solo, yang Ini Nempel Warung Markobar Gibran
Terkait Dugaan Perkara Korupsi Tjahyo Kumolo, Begini Tanggapan Keras Tim Prabowo-Sandi
