Dukung Pernyataan Prof. Bagir Manan, Ketua Komite I DPD RI menolak Perpanjangan Presiden 3 periode Dapat Merusak Konstitusi dan Demokrasi
Judul : Dukung Pernyataan Prof. Bagir Manan, Ketua Komite I DPD RI menolak Perpanjangan Presiden 3 periode Dapat Merusak Konstitusi dan Demokrasi
link : Dukung Pernyataan Prof. Bagir Manan, Ketua Komite I DPD RI menolak Perpanjangan Presiden 3 periode Dapat Merusak Konstitusi dan Demokrasi
MWawasan, Bandung (JAWA BARAT)~ Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi menyatakan sepakat dengan pernyataan Prof. Dr. Bagir Manan, S.H, MCL yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNPAD, Bandung dalam Seminar Publik Padjajaran Law Fair XIII, secara daring, Jumat (26/11). Fachrul Razi angkat bicara terkait opsi perpanjangan masa Jabatan Presiden ditengah pandemi Covid. Menurutnya, Perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode adalah melanggar konstitusi dan merusak demokrasi sebagaimana semangat reformasi 98.
"Dalam UUD 1945 Pasal 7 disebutkan: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Namun, Opsi 3 Periode Presiden dengan kondisi bangsa saat ini belum diperlukan melanggar konstitusi serta menjurus kepada skenario oligarki" tegasnya.
Alumni Politik FISIP Universitas Indonesia tersebut mengatakan untuk langkah keluar sebenarnya di era pandemi Covid ini untuk menghindari malakapetaka adalah harus mengembalikan konstitusi sebagai kekuatan hukum sebagai negara hukum, sebab menurutnya Indonesia bukan negara kekuasaan.
Fachrul Razi menjelaskan, bahwa para elite politik di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah nyaman dengan posisinya saat ini.
"Ada indikasi kekuatan oligarki ingin menguasai republik dengan menguasai semua baik politik, hukum dan ekonomi. Sehingga, situasi tersebut dimanfaatkan untuk memperpanjang masa jabatan menjadi tiga periode, padahal jelas-jelas Presiden Jokowi telah menolak dirinya menjadi Presiden selama tiga peruode," ujarnya.
Lanjut Senator garis keras asal Aceh tersebut, solusi nya adalah amandemen konstitusi dengan revitalisasi PPHN (Pokok Pokok Haluan Negara), penguatan DPD RI dan penguatan sistem Presidensial dengan adanya calon presiden independen dan penghapusan presidential threshold.
"Penghilangan sistem presidential threshold (ambang batas) di satu sisi telah berdampak positif untuk perkembangan demokrasi Indonesia. Sistem ini dapat memulihkan hak-hak dasar warga dalam konstitusi (remedy of constitutional rights) yang pernah dilukai dengan adanya presidential threshold. Banyaknya manfaat yang akan didapat oleh partai-partai bukan mayoritas agar bisa mengusulkan calon presidennya masing-masing, dan juga membuat pilihan presiden pun makin beragam. Dengan adanya penghapusan PT akan lebih mempermudah presiden untuk melaksanakan tugas pemerintahan, disebabkan tidak terjadinya intervensi partai lainnya yang dominan dalam parlemen," tutup Fachrul Razi.
Dalam Seminar Publik ini turut serta narasumber lainnya diantaranya : Prof. Dr. Bagir Manan, S.H, MCL (Guru Besar HTN FH UNPAD), Ir. Ali Nurdin,SH, ST, M.H. (Founder & Managing Partner AnP Law Firm).
#rel/Buya
Anda sekarang membaca artikel berita Dukung Pernyataan Prof. Bagir Manan, Ketua Komite I DPD RI menolak Perpanjangan Presiden 3 periode Dapat Merusak Konstitusi dan Demokrasi dengan alamat link https://padosberita.blogspot.com/2021/11/dukung-pernyataan-prof-bagir-manan.html
Related Posts :
Dortmunds Sieg gegen Werder: Ein Hauch von Klopp - DER SPIEGEL- „Exotin“ begeistert von Technik und Verkauf - kreiszeitung.de
- Einzelkritik zum TSV 1860: Traumfreistoß und erneute Gala von Alphalöwe Sascha Mölders - Abendzeitung
- Borussia Dortmund: Edin Terzics Plan mit Marco Reus aufgegangen - SPORT1
- Formel-1-Technik 2020: Letzter 2021er-Vortest in Abu Dhabi - Motorsport DE
