Munculnya Nama Misterius Pengembalian Dana Proyek Pembangunan DPRD Kota Padang, Muharlion: Akan Dikoordinasikan dengan Pihak Terkait
Judul : Munculnya Nama Misterius Pengembalian Dana Proyek Pembangunan DPRD Kota Padang, Muharlion: Akan Dikoordinasikan dengan Pihak Terkait
link : Munculnya Nama Misterius Pengembalian Dana Proyek Pembangunan DPRD Kota Padang, Muharlion: Akan Dikoordinasikan dengan Pihak Terkait
MWawasan, Padang (SUMBAR)~ Adanya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai proyek pembangunan Gedung DPRD Kota Padang yang dikerjakan oleh PT. Nindya Karya (NK) yang merupakan Perusahaan BUMN dengan nilai pagu dana sebesar Rp. 129,2 Milyar, yang menimbulkan kerugian Negara dalam pembangunan tersebut mencapai Rp2,2 miliar. Temuan ini bukan hanya sekedar angka, melainkan telah membuka tabir baru mengenai praktek pengelolaan proyek yang kinerjanya di pertanyakan.
Kerugian memang telah dikembalikan kepada kas negara dengan cara dilakukan secara bertahap. Namun, proses pengembalian tidak dilakukan secara langsung oleh kontraktor pelaksana, melainkan mencuaknya nama seorang perempuan yang bernama Annisa Dalifa tiba-tiba muncul dalam dokumen resmi setoran terakhir dan dilakukan 25 Juli 2025.Sangat jauh sekali melewati batas 60 hari yang telah ditentukan oleh BPK RI.
Adapun jumlah setoran terakhir bukan angka yang kecil: Rp1,159 miliar. Bukti setor dari Bank BNI memperlihatkan seorang nama penyetor: Annisa Dalifa, dengan identitas KTP XXXX08620896000X, yang beralamat di Kota Pariaman.
Siapakah sosok ini sebenarnya.?
Masalah ini menemukan sedikit titik terang karena Ketua DPRD Kota Padang Murhalion telah mengambil sikap dan mengatakan "persoalan ini nanti akan kita koordinasikan dengan pihak terkait untuk dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait" katanya melalui pesan messenger WA pada (10/09/2025)
Sedangkan, Helmi Moesim selaku ketua Komisi III yang membidangi pembangunan ini menyampaikan "kewenangan DPRD mengawal pelaksanaan dan pekerjaan, baik terhadap fisik, mutu atau kualitas, waktu pelaksanaan tepat waktu atau tidak dalam prosesnya. Terus kalau ada temuan dari BPK harus ada ditindaklanjuti", ujarnya.
Secara aturan Hukum dan pandangan logika, pengembalian kerugian negara seharusnya dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab secara langsung, yakni kontraktor pelaksana, PT Nadya Karya. Namun faktanya, nama perusahaan itu justru tidak muncul dalam bukti setoran terakhir.
Pakar hukum pidana Universitas Andalas, Dr. Andri Rahman, menilai praktik semacam ini harus diwaspadai “Pengembalian kerugian negara yang dilakukan melewati tenggat waktu, apalagi oleh pihak yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proyek, jelas menimbulkan indikasi adanya pihak lain yang berusaha menutupi tanggung jawab hukum. Ini berpotensi melanggar prinsip akuntabilitas dan transparansi,” tegasnya.
Jika identitas ini hanya “dipinjam”, siapa aktor utama yang sebenarnya berada di balik pengembalian dana tersebut?
Kasus proyek Gedung DPRD Padang yang mengalami kerugian negara memang telah dikembalikan, tetapi proses yang berliku justru mengaburkan siapa pihak yang benar-benar bertanggung jawab.
Namun, menurut Mahdiyal Hasan yang berprofesi Advokat dalam hal ini, ia memberi pandangan serta masukan terhadap Pemko mengenai persoalan ini. "Tidak ada urusan sama Pemko karena ini aspek Hukum, sesuai dengan aturan mengenai temuan adanya 60 hari yang dicicil seharusnya dikembalikan penuh dan seharusnya di kembalikan ke Negara," katanya.
Bahkan ia sampai menyarankan tindakan tegas yang harus di ambil oleh Pemko Padang dalam menyikapi kasus ini, adalah:
1. Kasus ini kan di Tipikor Polda Sumbar dan bahkan pihak terkait Kadis PU Padang pernah di panggil dan diperiksa oleh Tipikor Polda Sumbar, cuman sampai sekarang tidak ada kejelasan dari perkara ini. Dihentikan atau berlanjut dan seharusnya pihak Polda melalui Tipikor harus merilis sajauh mana perkembangan dari kasus ini.
2. Dari sisi Pemerintah Kota Padang, seharusnya Walikota melakukan tindakan tegas dengan cara melakukan pergantian. Dan menunjuk segera mungkin Kadis yang baru agar tidak menjadi polemik karena kasus dugaan korupsi.
3. TPP harus bergerak cepat memberi masukan kepada Fadly Amran selaku Walikota Padang, agar menonaktifkan untuk sementara waktu Kadis PU Kota Padang.
Selama pertanyaan dari kasus ini belum terjawab dan siapa yang nyuruh "Aninisa Delifa" apakah dia karyawan PT. Nidya Karya atau orang suruhan dari Perusahaan BUMN tersebut belum terjawab. Maka kasus ini akan selalu menjadi misteri yang mengusik logika publik, bahwa di balik proyek ratusan miliar rupiah ternyata ada praktek yang berpotensi melanggar aturan dan bertentangan dengan akal sehat.
#KmK
Sekianlah berita Munculnya Nama Misterius Pengembalian Dana Proyek Pembangunan DPRD Kota Padang, Muharlion: Akan Dikoordinasikan dengan Pihak Terkait pada kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. Sampai jumpa di postingan artikel berita lainnya.
Anda sekarang membaca artikel berita Munculnya Nama Misterius Pengembalian Dana Proyek Pembangunan DPRD Kota Padang, Muharlion: Akan Dikoordinasikan dengan Pihak Terkait dengan alamat link https://padosberita.blogspot.com/2025/09/munculnya-nama-misterius-pengembalian.html