Akhirnya Kemnterian Perhubungan Menerbitkan Payung Hukum ... - Warta Kota

Akhirnya Kemnterian Perhubungan Menerbitkan Payung Hukum ... - Warta Kota Pados Berita Terupdate, kali ini Pados Berita akan memberikan informasi berita penting terbaru, viral dan aktual dengan judul Akhirnya Kemnterian Perhubungan Menerbitkan Payung Hukum ... - Warta Kota yang telah tim pados berita analisa, rangkum dan cari persiapkan dengan matang untuk anda baca semua. Semoga imformasi berita terbaru yang kami sajikan mengenai Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat anda menjadikan kita semua manusia yang berilmu dan barokah bagi semuanya.

Judul : Akhirnya Kemnterian Perhubungan Menerbitkan Payung Hukum ... - Warta Kota
link : Akhirnya Kemnterian Perhubungan Menerbitkan Payung Hukum ... - Warta Kota

WARTA KOTA, PALMERAH -- Kementerian Perhubungan akhirnya menerbitkan Peraturan Pengganti Peraturan Menteri Nomor 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagai payung hukum baru taksi berbasis aplikasi atau dikenal dengan angkutan online (daring).

"Diharapkan semua pihak menjaga situasi tetap kondusif. Tidak ada demo, tidak ada perang di media sosial," kata Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo dalam keterangan tertulis di Makassar, Jumat.

Peraturan Menteri Perhubungan No PM 108 tahun 2017 ditandatangani oleh Menhub tanggal 24 Oktober 2017 dan akan berlaku efektif mulai 1 November 2017, sehingga tidak ada jeda kekosongan hukum.

Pascaputusan Mahkamah Agung yang menganulir 14 pasal yang terdapat dalam PM 26/2017, Kemenhub melakukan dialog publik, terkait respon masyarakat di berbagai daerah. Diperoleh masukan bahwa semua pihak mengharapkan agar hal itu diatur kembali.

Kalau tidak diatur, menurut Sugihardjo, maka per 1 November 2017 akan terjadi kekosongan hukum. Oleh sebab itu pihaknya mencari masukan dari berbagai pihak di berbagai lokasi.

"Mungkin peraturan ini tidak seluruhnya bisa memuaskan semua pihak. Kemenhub berdiri di tengah. Berusaha mengakomodir semua pihak, mengutamakan kepentingan masyarakat luas, kepentingan nasional. Juga kepentingan pengguna jasa dalam hal keselamatan, perlindungan konsumen, kesetaraan dan kesempatan berusaha," katanya.

Proses Permenhub ini, masih menurut Sugihardjo, mengakomodasi semua pihak dengan mempertimbangkan UU 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan UU 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.

Sementara itu perwakilan Grab, Managing Director Grab Taxi Ridzki Kamadibrata yang hadir pada saat itu, mengatakan posisi Grab memegang komitmen dalam hubungan dengan pemerintah.

"Kami mengerti bahwa akhirnya telah diterbitkan peraturan menteri. Kami imbau agar semua pihak, melihat permasalahan ini dengan lebih jernih. Tentunya suara mitra-mitra kami dengar, apa yang menjadi keluhan mereka dan kami akan meneruskan secara baik, secara formal kepada Kemenhub," katanya.

Ia menambahkan, tentu sebagai pihak penyedia teknologi pihaknya tidak memiliki hubungan langsung tapi hubungan kemitraan komersial.

Ketua DPP Organda Adrianto Djokosoetono, mengapresiasi terbitnya peraturan menteri ini.
Menurut dia, peraturan tersebut merupakan rangkuman akomodasi dari berbagai unsur angkutan umum.

"Memang tidak semua permintaan bisa diakomodir. Kami menghargai jalan tengah yang ditempuh Kemenhub. Kami harap dengan peraturan ini akan muncul persaingan usaha yang sehat. Kami imbau pada anggota kami sebagai pengusaha angkutan dan pelaku usaha. Kami juga akan menjalin komunikasi dengan perusahaan aplikasi demi kebaikan semua pihak, " katanya.

Let's block ads! (Why?)


Baca Kelanjutan Akhirnya Kemnterian Perhubungan Menerbitkan Payung Hukum ... - Warta Kota :

WARTA KOTA, PALMERAH -- Kementerian Perhubungan akhirnya menerbitkan Peraturan Pengganti Peraturan Menteri Nomor 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagai payung hukum baru taksi berbasis aplikasi atau dikenal dengan angkutan online (daring).

"Diharapkan semua pihak menjaga situasi tetap kondusif. Tidak ada demo, tidak ada perang di media sosial," kata Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo dalam keterangan tertulis di Makassar, Jumat.

Peraturan Menteri Perhubungan No PM 108 tahun 2017 ditandatangani oleh Menhub tanggal 24 Oktober 2017 dan akan berlaku efektif mulai 1 November 2017, sehingga tidak ada jeda kekosongan hukum.

Pascaputusan Mahkamah Agung yang menganulir 14 pasal yang terdapat dalam PM 26/2017, Kemenhub melakukan dialog publik, terkait respon masyarakat di berbagai daerah. Diperoleh masukan bahwa semua pihak mengharapkan agar hal itu diatur kembali.

Kalau tidak diatur, menurut Sugihardjo, maka per 1 November 2017 akan terjadi kekosongan hukum. Oleh sebab itu pihaknya mencari masukan dari berbagai pihak di berbagai lokasi.

"Mungkin peraturan ini tidak seluruhnya bisa memuaskan semua pihak. Kemenhub berdiri di tengah. Berusaha mengakomodir semua pihak, mengutamakan kepentingan masyarakat luas, kepentingan nasional. Juga kepentingan pengguna jasa dalam hal keselamatan, perlindungan konsumen, kesetaraan dan kesempatan berusaha," katanya.

Proses Permenhub ini, masih menurut Sugihardjo, mengakomodasi semua pihak dengan mempertimbangkan UU 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan UU 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ.

Sementara itu perwakilan Grab, Managing Director Grab Taxi Ridzki Kamadibrata yang hadir pada saat itu, mengatakan posisi Grab memegang komitmen dalam hubungan dengan pemerintah.

"Kami mengerti bahwa akhirnya telah diterbitkan peraturan menteri. Kami imbau agar semua pihak, melihat permasalahan ini dengan lebih jernih. Tentunya suara mitra-mitra kami dengar, apa yang menjadi keluhan mereka dan kami akan meneruskan secara baik, secara formal kepada Kemenhub," katanya.

Ia menambahkan, tentu sebagai pihak penyedia teknologi pihaknya tidak memiliki hubungan langsung tapi hubungan kemitraan komersial.

Ketua DPP Organda Adrianto Djokosoetono, mengapresiasi terbitnya peraturan menteri ini.
Menurut dia, peraturan tersebut merupakan rangkuman akomodasi dari berbagai unsur angkutan umum.

"Memang tidak semua permintaan bisa diakomodir. Kami menghargai jalan tengah yang ditempuh Kemenhub. Kami harap dengan peraturan ini akan muncul persaingan usaha yang sehat. Kami imbau pada anggota kami sebagai pengusaha angkutan dan pelaku usaha. Kami juga akan menjalin komunikasi dengan perusahaan aplikasi demi kebaikan semua pihak, " katanya.

Let's block ads! (Why?)


Sekianlah berita Akhirnya Kemnterian Perhubungan Menerbitkan Payung Hukum ... - Warta Kota pada kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. Sampai jumpa di postingan artikel berita lainnya.


Anda sekarang membaca artikel berita Akhirnya Kemnterian Perhubungan Menerbitkan Payung Hukum ... - Warta Kota dengan alamat link https://padosberita.blogspot.com/2017/10/akhirnya-kemnterian-perhubungan.html

Subscribe to receive free email updates:

Related Posts :

AdBlock Detected!

Suka dengan blog ini? Silahkan matikan ad blocker browser anda.

Like this blog? Keep us running by whitelisting this blog in your ad blocker.

Thank you!

×