Menkeu: Perbaikan Ekonomi Butuh Kepastian Hukum - BeritaSatu

Menkeu: Perbaikan Ekonomi Butuh Kepastian Hukum - BeritaSatu Pados Berita Terupdate, kali ini Pados Berita akan memberikan informasi berita penting terbaru, viral dan aktual dengan judul Menkeu: Perbaikan Ekonomi Butuh Kepastian Hukum - BeritaSatu yang telah tim pados berita analisa, rangkum dan cari persiapkan dengan matang untuk anda baca semua. Semoga imformasi berita terbaru yang kami sajikan mengenai Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat anda menjadikan kita semua manusia yang berilmu dan barokah bagi semuanya.

Judul : Menkeu: Perbaikan Ekonomi Butuh Kepastian Hukum - BeritaSatu
link : Menkeu: Perbaikan Ekonomi Butuh Kepastian Hukum - BeritaSatu

Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peran Polri ke depat tidak saja dituntut untuk optimal menegakkan Kamtibmas, tetapi juga dibutuhkan untuk mengawal pengamanan dan kelancaran perekonomian nasional. Karena itu, Polri perlu mengimbanginya dengan peningkatan pelayanan masyarakat. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia yang tangguh sesuai motto Polri saat ini yakni menjadikan Polri yang Promoter (profesional, modern, dan terpercaya) harus terus dilakukan.

Demikian diungkapkan Menteri Sri Mulyani di sela-sela seminar Sespimti Polri Pendidikan Reguler angkatan ke-26 Tahun Ajaran 2017, di Gedung PTIk Jakarta, Jumat (20/10). Menurut Sri Mulyani, posisi Indonesia semakin strategis pada tahun 2040 dimana Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia dengan pendapatan per kapita US$ 29.300.

Tahun ini, ujarnya, Indonesia akan memiliki jumlah penduduk sebanyak 309 juta dan 75 persen penduduknya tinggal di kota dengan usia produktif sebanyak 52 persen.

Dengan perekonomian RI yang besar, kata Sri Mulyani, maka aktivitas masyarakat juga akan bergerak cepat, sehingga mulai dari saat ini dibutuhkan investasi yang besar. Investasi yang besar ini mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga investasi di bidang kelembagaan atau institusi.

“Semua ini hanya bisa ditopang oleh lembaga yang menjamin keamanan dan kepastian hukum di Indonesia. Sangat mustahil kita mau memperbaiki perekonomian Indonesia tanpa keamanan dan kepastian hukum,” tegas dia.

Dia menyebutkan, perekonomian Indonesia juga masih dihadapkan oleh banyak tantangan dari situasi global, mulai dari perkembangan Tiongkok yang mengalami penyesuaian, rendahnya harga komoditas, situasi geopolitik di semenanjung Korea yang masih goyah, hingga peredaran narkoba antarnegara.

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengungkapkan, ekonomi bukan hanya sekadar menjaga pertumbuhan, melainkan juga perlu melibatkan keamanan dan kepastian hukum. Apalagi, ekonomi juga diharapkan mampu menurunkan ketimpangan, angka kemiskinan, dan menciptakan kesempatan kerja.

“Infrastruktur pemerintah membangun tidak hanya untuk urusan ekonomi tapi juga geopolitik dan security (keamanan). Karena negara ini adalah negara kepulauan,” ungkap dia.

Dikatakan, keterlibatan aparat penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia juga mampu berkontribusi memberikan penilaian yang baik bagi para lembaga pemeringkat.

Sebab, keamanan menjadi salah satu faktor yang membuat para lembaga pemeringkat memberikan peringkat layak investasi atau tidak terhadap Indonesia.

“Yang jadi concern dari rating agency adalah politik, keamanan, dan kepastian hukum,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, Polri mendapat porsi paling besar ketiga, setelah Kempupera dan Kementerian Pertahanan. Polri akan menerima Rp 98 triliun dari uang belanja negara.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengapresiasi besarnya jumlah uanggaran dari pemerintah yang dialokasian untuk lembaganya. Menurutnya, jumlah dana untuk 2018 tidak turun terlampau banyak ketimbang tahun ini.

“Tahun 2014 itu masih Rp 43 triliun, kemudian naik ke Rp 57 triliun lalu ke Rp 73 triliun di 2016, sekarang Rp 98 triliun dan tahun depan sudah ada baseline Rp 95 triliun,” kata Tito saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional peserta Sespimti Polri di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan ini.

Tito pun mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga hadir dalam seminar tersebut. “Bu Sri Mulyani terima kasih atas kehadirannya, terima kasih juga atas anggarannya,” ujarnya.

Soal pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari APBN, Tito mengklaim tidak ada permasalahan pertanggungjawabannya. Selama tiga tahun terakhir, sebutnya, Polri selalu mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain menerima anggaran belanja besar dari APBN, Tito mengaku Polri juga telah membantu penerimaan negara. Dia menyatakan telah membantu aparat Pajak serta Bea dan Cukai. Polri juga sudah memperbaiki lembaga negara yang di dalamnya terdapat pejabat korup.

Sumber: Suara Pembaruan

Let's block ads! (Why?)

Baca Kelanjutan Menkeu: Perbaikan Ekonomi Butuh Kepastian Hukum - BeritaSatu :

Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, peran Polri ke depat tidak saja dituntut untuk optimal menegakkan Kamtibmas, tetapi juga dibutuhkan untuk mengawal pengamanan dan kelancaran perekonomian nasional. Karena itu, Polri perlu mengimbanginya dengan peningkatan pelayanan masyarakat. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia yang tangguh sesuai motto Polri saat ini yakni menjadikan Polri yang Promoter (profesional, modern, dan terpercaya) harus terus dilakukan.

Demikian diungkapkan Menteri Sri Mulyani di sela-sela seminar Sespimti Polri Pendidikan Reguler angkatan ke-26 Tahun Ajaran 2017, di Gedung PTIk Jakarta, Jumat (20/10). Menurut Sri Mulyani, posisi Indonesia semakin strategis pada tahun 2040 dimana Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia dengan pendapatan per kapita US$ 29.300.

Tahun ini, ujarnya, Indonesia akan memiliki jumlah penduduk sebanyak 309 juta dan 75 persen penduduknya tinggal di kota dengan usia produktif sebanyak 52 persen.

Dengan perekonomian RI yang besar, kata Sri Mulyani, maka aktivitas masyarakat juga akan bergerak cepat, sehingga mulai dari saat ini dibutuhkan investasi yang besar. Investasi yang besar ini mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga investasi di bidang kelembagaan atau institusi.

“Semua ini hanya bisa ditopang oleh lembaga yang menjamin keamanan dan kepastian hukum di Indonesia. Sangat mustahil kita mau memperbaiki perekonomian Indonesia tanpa keamanan dan kepastian hukum,” tegas dia.

Dia menyebutkan, perekonomian Indonesia juga masih dihadapkan oleh banyak tantangan dari situasi global, mulai dari perkembangan Tiongkok yang mengalami penyesuaian, rendahnya harga komoditas, situasi geopolitik di semenanjung Korea yang masih goyah, hingga peredaran narkoba antarnegara.

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengungkapkan, ekonomi bukan hanya sekadar menjaga pertumbuhan, melainkan juga perlu melibatkan keamanan dan kepastian hukum. Apalagi, ekonomi juga diharapkan mampu menurunkan ketimpangan, angka kemiskinan, dan menciptakan kesempatan kerja.

“Infrastruktur pemerintah membangun tidak hanya untuk urusan ekonomi tapi juga geopolitik dan security (keamanan). Karena negara ini adalah negara kepulauan,” ungkap dia.

Dikatakan, keterlibatan aparat penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia juga mampu berkontribusi memberikan penilaian yang baik bagi para lembaga pemeringkat.

Sebab, keamanan menjadi salah satu faktor yang membuat para lembaga pemeringkat memberikan peringkat layak investasi atau tidak terhadap Indonesia.

“Yang jadi concern dari rating agency adalah politik, keamanan, dan kepastian hukum,” kata Sri Mulyani.

Sementara itu, untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, Polri mendapat porsi paling besar ketiga, setelah Kempupera dan Kementerian Pertahanan. Polri akan menerima Rp 98 triliun dari uang belanja negara.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengapresiasi besarnya jumlah uanggaran dari pemerintah yang dialokasian untuk lembaganya. Menurutnya, jumlah dana untuk 2018 tidak turun terlampau banyak ketimbang tahun ini.

“Tahun 2014 itu masih Rp 43 triliun, kemudian naik ke Rp 57 triliun lalu ke Rp 73 triliun di 2016, sekarang Rp 98 triliun dan tahun depan sudah ada baseline Rp 95 triliun,” kata Tito saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional peserta Sespimti Polri di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan ini.

Tito pun mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga hadir dalam seminar tersebut. “Bu Sri Mulyani terima kasih atas kehadirannya, terima kasih juga atas anggarannya,” ujarnya.

Soal pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari APBN, Tito mengklaim tidak ada permasalahan pertanggungjawabannya. Selama tiga tahun terakhir, sebutnya, Polri selalu mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain menerima anggaran belanja besar dari APBN, Tito mengaku Polri juga telah membantu penerimaan negara. Dia menyatakan telah membantu aparat Pajak serta Bea dan Cukai. Polri juga sudah memperbaiki lembaga negara yang di dalamnya terdapat pejabat korup.

Sumber: Suara Pembaruan

Let's block ads! (Why?)

Sekianlah berita Menkeu: Perbaikan Ekonomi Butuh Kepastian Hukum - BeritaSatu pada kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. Sampai jumpa di postingan artikel berita lainnya.

Anda sekarang membaca artikel berita Menkeu: Perbaikan Ekonomi Butuh Kepastian Hukum - BeritaSatu dengan alamat link https://padosberita.blogspot.com/2017/10/menkeu-perbaikan-ekonomi-butuh.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: