Ini Catatan Ketua Komisi III DPR Soal Penegakan Hukum ... - Tribunnews
Judul : Ini Catatan Ketua Komisi III DPR Soal Penegakan Hukum ... - Tribunnews
link : Ini Catatan Ketua Komisi III DPR Soal Penegakan Hukum ... - Tribunnews
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menilai masih lemahnya pengawasan oleh negara dan belum efektifnya sistem pencegahan, tindak pidana atau kejahatan skala besar masih marak.
Menurutnya, hanya dengan kepedulian dan kearifan publik, tindak pidana bisa diminimalisir. Itulah salah satu pesan yang bisa dimunculkan dari potret penegakan hukum sepanjang tahun 2017.
Baca: Foto Polisi Singapura ini Jadi Viral, Berani Ancam Tilang Mobil Presiden !
"Ada sejumlah kasus besar yang menjadi perhatian publik, tetapi isu terkait tindak pidana masih didominasi kasus-kasus korupsi," kata Bambang lewat pesan singkat yang diterima, Minggu (24/12/2017).
Dirinya mengatakan, banyak yang menyita perhatian publik dari seluruh wilayah nusantara karena kasus-kasus korupsi itu melibatkan sejumlah orang yang sedang menggenggam jabatan publik, terutama beberapa kepala daerah hingga pimpinan DPR.
"Isu tentang korupsi memuncak ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tipikor mulai menggelar proses hukum kasus e-KTP," kata Bambang.
Masih terkait dengan isu korupsi, sejak pertengahan tahun 2017, publik juga menyoal isu tentang langkah DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk masalah KPK.
Lewat penggalangan opini, isu tentang Pansus KPK sengaja dimispersepsikan sebagai manuver DPR memperlemah KPK. Sebaliknya, DPR berupaya meyakinkan masyarakat bahwa Pansus KPK lebih bertujuan memperkuat dan membenahi tata kelola KPK.
"Tidak mungkin DPR sebagai lembaga tinggi negara berniat memperlemah KPK, ketika rakyat diwakilinya tahu betul bahwa praktik korupsi masih sangat marak, baik pada birokrasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata politikus Golkar ini.
Baca Kelanjutan Ini Catatan Ketua Komisi III DPR Soal Penegakan Hukum ... - Tribunnews :
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menilai masih lemahnya pengawasan oleh negara dan belum efektifnya sistem pencegahan, tindak pidana atau kejahatan skala besar masih marak.
Menurutnya, hanya dengan kepedulian dan kearifan publik, tindak pidana bisa diminimalisir. Itulah salah satu pesan yang bisa dimunculkan dari potret penegakan hukum sepanjang tahun 2017.
Baca: Foto Polisi Singapura ini Jadi Viral, Berani Ancam Tilang Mobil Presiden !
"Ada sejumlah kasus besar yang menjadi perhatian publik, tetapi isu terkait tindak pidana masih didominasi kasus-kasus korupsi," kata Bambang lewat pesan singkat yang diterima, Minggu (24/12/2017).
Dirinya mengatakan, banyak yang menyita perhatian publik dari seluruh wilayah nusantara karena kasus-kasus korupsi itu melibatkan sejumlah orang yang sedang menggenggam jabatan publik, terutama beberapa kepala daerah hingga pimpinan DPR.
"Isu tentang korupsi memuncak ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tipikor mulai menggelar proses hukum kasus e-KTP," kata Bambang.
Masih terkait dengan isu korupsi, sejak pertengahan tahun 2017, publik juga menyoal isu tentang langkah DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk masalah KPK.
Lewat penggalangan opini, isu tentang Pansus KPK sengaja dimispersepsikan sebagai manuver DPR memperlemah KPK. Sebaliknya, DPR berupaya meyakinkan masyarakat bahwa Pansus KPK lebih bertujuan memperkuat dan membenahi tata kelola KPK.
"Tidak mungkin DPR sebagai lembaga tinggi negara berniat memperlemah KPK, ketika rakyat diwakilinya tahu betul bahwa praktik korupsi masih sangat marak, baik pada birokrasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata politikus Golkar ini.
Anda sekarang membaca artikel berita Ini Catatan Ketua Komisi III DPR Soal Penegakan Hukum ... - Tribunnews dengan alamat link https://padosberita.blogspot.com/2017/12/ini-catatan-ketua-komisi-iii-dpr-soal.html