Pakar: Penegak Hukum Diuji pada Tahun Politik - Republika Online

Pakar: Penegak Hukum Diuji pada Tahun Politik - Republika Online Pados Berita Terupdate, kali ini Pados Berita akan memberikan informasi berita penting terbaru, viral dan aktual dengan judul Pakar: Penegak Hukum Diuji pada Tahun Politik - Republika Online yang telah tim pados berita analisa, rangkum dan cari persiapkan dengan matang untuk anda baca semua. Semoga imformasi berita terbaru yang kami sajikan mengenai Artikel Berita, yang kami tulis ini dapat anda menjadikan kita semua manusia yang berilmu dan barokah bagi semuanya.

Judul : Pakar: Penegak Hukum Diuji pada Tahun Politik - Republika Online
link : Pakar: Penegak Hukum Diuji pada Tahun Politik - Republika Online

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan, yang harus mendapat perhatian pada 2018 sebagai tahun politik dengan adanya Pilkada Serentak dan menjelang Pemilu Presiden dan Legislatif adalah penyelesaian perkara pelanggaran-pelanggaran pemilu dan berbagai hal yang berkaitan. Termasuk kasus korupsi untuk biaya politik.

Selain itu penegak hukum pada tahun politik 2018 mendatang harus betul-betul mampu melakukan berbagai tindakan yuridis yang tidak menimbulkan perpecahan bangsa. Sebab menurut Fickar, hal itu perlu dilakukan untuk menangani kasus-kasus yang muncul akibat polarisasi yang terjadi pada masyarakat terutama yang menyangkut SARA.

"Yang lebih penting dalam konteks ini, penegak hukum harus pandai-pandai melakukan tindakan-tindakan yuridis yang tidak menimbulkan perpecahan dalam berbangsa," katanya kepada Republika.co.id, Selasa (26/12).

Demikian juga kasus-kasus korupsi baik yang berkaitan dengan pilkada serentak, maupun penyalahgunaan wewenang terutama calon pejawat harus menjadi perhatian dan mendapat pengawasan.

"Ini karena sistem politik di Indonesia masih koruptif. Biaya politik yang tinggi akan melahirkan korupsi di mana mana tanpa pengawasan dan akuntabilitas yang tinggi," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

Baca Kelanjutan Pakar: Penegak Hukum Diuji pada Tahun Politik - Republika Online :

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan, yang harus mendapat perhatian pada 2018 sebagai tahun politik dengan adanya Pilkada Serentak dan menjelang Pemilu Presiden dan Legislatif adalah penyelesaian perkara pelanggaran-pelanggaran pemilu dan berbagai hal yang berkaitan. Termasuk kasus korupsi untuk biaya politik.

Selain itu penegak hukum pada tahun politik 2018 mendatang harus betul-betul mampu melakukan berbagai tindakan yuridis yang tidak menimbulkan perpecahan bangsa. Sebab menurut Fickar, hal itu perlu dilakukan untuk menangani kasus-kasus yang muncul akibat polarisasi yang terjadi pada masyarakat terutama yang menyangkut SARA.

"Yang lebih penting dalam konteks ini, penegak hukum harus pandai-pandai melakukan tindakan-tindakan yuridis yang tidak menimbulkan perpecahan dalam berbangsa," katanya kepada Republika.co.id, Selasa (26/12).

Demikian juga kasus-kasus korupsi baik yang berkaitan dengan pilkada serentak, maupun penyalahgunaan wewenang terutama calon pejawat harus menjadi perhatian dan mendapat pengawasan.

"Ini karena sistem politik di Indonesia masih koruptif. Biaya politik yang tinggi akan melahirkan korupsi di mana mana tanpa pengawasan dan akuntabilitas yang tinggi," ujarnya.

Let's block ads! (Why?)

Sekianlah berita Pakar: Penegak Hukum Diuji pada Tahun Politik - Republika Online pada kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. Sampai jumpa di postingan artikel berita lainnya.

Anda sekarang membaca artikel berita Pakar: Penegak Hukum Diuji pada Tahun Politik - Republika Online dengan alamat link https://padosberita.blogspot.com/2017/12/pakar-penegak-hukum-diuji-pada-tahun.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: