Trauma Kekalahan Ahok Mencekam, Mendagri Minta Peserta Kampanye Bawa Agama Didiskualifikasi
Judul : Trauma Kekalahan Ahok Mencekam, Mendagri Minta Peserta Kampanye Bawa Agama Didiskualifikasi
link : Trauma Kekalahan Ahok Mencekam, Mendagri Minta Peserta Kampanye Bawa Agama Didiskualifikasi
Kabarsatu- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendiskualifikasi peserta Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang melontarkan ujaran kebencian bernuansa Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA) saat berkampanye.
Peserta pemilu yang dimaksud Tjahjo adalah calon kepala daerah pada Pilkada 2018, calon anggota legislatif, serta calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019.
“Kalau perlu didiskualifikasi, kalau sampai kampanye fitnah SARA. Kaya model (Pilkada) Jakarta kemarin. Ya, harus tegas,” cetusnya, usai menghadiri acara penyampaian Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Selasa (19/12).
Hal ini dikatakannya terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama alias Ahok di Pilkada DKI 2017. Ahok, yang juga diusung PDIP, mendapat serangan berupa isu SARA dari pihak yang hendak menjatuhkannya.
Tjahjo, yang juga mantan Sekjen PDIP, melanjutkan, pihaknya berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turut mengawasi dengan sangat ketat kampanye yang dilakukan peserta pemilu.
Dia ingin Bawaslu tidak sungkan memberi rekomendasi kepada KPU untuk mendiskualifikasi peserta pemilu yang melakukan ujaran kebencian saat kampanye.
Menurut Tjahjo, kampanye bernuansa SARA sangat berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Lantaran itu, lanjutnya, alangkah baiknya jika calon kepala daerah memilih untuk menjaga stabilitas politik selama berkontestasi di Pemilu.
Tjahjo menegaskan bahwa kampanye merupakan ruang yang diberikan kepada peserta pemilu untuk beradu gagasan dan program, bukan malah dijadikan kesempatan untuk melontarkan ujaran kebencian.
“Maka (k
Peserta pemilu yang dimaksud Tjahjo adalah calon kepala daerah pada Pilkada 2018, calon anggota legislatif, serta calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2019.
“Kalau perlu didiskualifikasi, kalau sampai kampanye fitnah SARA. Kaya model (Pilkada) Jakarta kemarin. Ya, harus tegas,” cetusnya, usai menghadiri acara penyampaian Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Selasa (19/12).
Hal ini dikatakannya terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama alias Ahok di Pilkada DKI 2017. Ahok, yang juga diusung PDIP, mendapat serangan berupa isu SARA dari pihak yang hendak menjatuhkannya.
Tjahjo, yang juga mantan Sekjen PDIP, melanjutkan, pihaknya berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) turut mengawasi dengan sangat ketat kampanye yang dilakukan peserta pemilu.
Dia ingin Bawaslu tidak sungkan memberi rekomendasi kepada KPU untuk mendiskualifikasi peserta pemilu yang melakukan ujaran kebencian saat kampanye.
Menurut Tjahjo, kampanye bernuansa SARA sangat berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Lantaran itu, lanjutnya, alangkah baiknya jika calon kepala daerah memilih untuk menjaga stabilitas politik selama berkontestasi di Pemilu.
Tjahjo menegaskan bahwa kampanye merupakan ruang yang diberikan kepada peserta pemilu untuk beradu gagasan dan program, bukan malah dijadikan kesempatan untuk melontarkan ujaran kebencian.
“Maka (k
Dia ingin Bawaslu tidak sungkan memberi rekomendasi kepada KPU untuk mendiskualifikasi peserta pemilu yang melakukan ujaran kebencian saat kampanye.
Menurut Tjahjo, kampanye bernuansa SARA sangat berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Lantaran itu, lanjutnya, alangkah baiknya jika calon kepala daerah memilih untuk menjaga stabilitas politik selama berkontestasi di Pemilu.
Tjahjo menegaskan bahwa kampanye merupakan ruang yang diberikan kepada peserta pemilu untuk beradu gagasan dan program, bukan malah dijadikan kesempatan untuk melontarkan ujaran kebencian.
“Maka (kampanye) yang berbau SARA, menghujat, fitnah, itu perlu ketegasan. KPU, Bawaslu, sampai Kepolisian harus tegas,” ujar dia.
Tjahjo juga berharap kepolisian dan Badan Intelijen Negara turut memantau daerah-daerah yang rawan konflik saat pemilu dilaksanakan.
Tak lupa, Tjahjo meminta KPU dan Bawaslu untuk membuka mata lebar-lebar terhadap praktik politik uang. Dia mengatakan, kampanye sebagaimana lazimnya selalu diwarnai praktik politik uang.
“Ayo kita sama-sama kampanyekan. Kami juga sudah minta Bawaslu tegas. Kalau ada politik uang langsung didrop,” ucap Tjahjo.(aya/cnn)
Menurut Tjahjo, kampanye bernuansa SARA sangat berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Lantaran itu, lanjutnya, alangkah baiknya jika calon kepala daerah memilih untuk menjaga stabilitas politik selama berkontestasi di Pemilu.
Tjahjo menegaskan bahwa kampanye merupakan ruang yang diberikan kepada peserta pemilu untuk beradu gagasan dan program, bukan malah dijadikan kesempatan untuk melontarkan ujaran kebencian.
“Maka (kampanye) yang berbau SARA, menghujat, fitnah, itu perlu ketegasan. KPU, Bawaslu, sampai Kepolisian harus tegas,” ujar dia.
Tjahjo juga berharap kepolisian dan Badan Intelijen Negara turut memantau daerah-daerah yang rawan konflik saat pemilu dilaksanakan.
Tak lupa, Tjahjo meminta KPU dan Bawaslu untuk membuka mata lebar-lebar terhadap praktik politik uang. Dia mengatakan, kampanye sebagaimana lazimnya selalu diwarnai praktik politik uang.
“Ayo kita sama-sama kampanyekan. Kami juga sudah minta Bawaslu tegas. Kalau ada politik uang langsung didrop,” ucap Tjahjo.(aya/cnn)
Sekianlah berita Trauma Kekalahan Ahok Mencekam, Mendagri Minta Peserta Kampanye Bawa Agama Didiskualifikasi pada kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. Sampai jumpa di postingan artikel berita lainnya.
Anda sekarang membaca artikel berita Trauma Kekalahan Ahok Mencekam, Mendagri Minta Peserta Kampanye Bawa Agama Didiskualifikasi dengan alamat link https://padosberita.blogspot.com/2017/12/trauma-kekalahan-ahok-mencekam-mendagri.html
Related Posts :
Bali Berpotensi Mendongkrak Nilai Ekspor Nasional
Pasca putusan MK soal kuasa hukum WP, PMK 229 perlu direvisi - Kontan
Puluhan Istri WNA Kumpul di Surabaya Bicarakan Hukum Waris dan ... - Surya- Ahli Hukum Unhas: Kasus Mutasi dan Rastra, TP Tak Melanggar - Inikatacom
- KPK Segera Umumkan Status Hukum Bupati Mojokerto - Liputan6.com
