Dasar Hukum Mendagri Tunjuk 2 Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur - Liputan6.com
Judul : Dasar Hukum Mendagri Tunjuk 2 Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur - Liputan6.com
link : Dasar Hukum Mendagri Tunjuk 2 Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur - Liputan6.com
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menganggap ada keanehan terkait penunjukan dua perwira tinggi Polri yang akan menjadi Plt di Jabar dan Sumut.
Fadli menyarankan agar Kemendagri dapat merevisi keputusan itu. Kata dia, seharusnya dapat digantikan oleh seorang Sekretaris Daerah (Sekda) atau pejabat lainnya yang mumpuni.
"Saya kira ini ada suatu keanehan dalam penunjukan oleh Mendagri dan seharusnya bisa merevisi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018).
Menurut dia dengan adanya keputusan itu akan menimbulkan berbagai keraguan masyarakat akan pelaksanaan Pilkada yang transparan, bersih, jujur dan demokratis. Bahkan Fadli menilai hal itu dapat menimbulkan suatu kegaduhan baru.
"Ini bisa mengarah pada suatu Pilkada curang, dengan mengerahkan mesin birokrasi dan sebagainya. Jadi kenapa orang yang ditunjuk yang tidak ada kaitan atau tidak lazim, saya kira harus ditolak," papar dia.
Ia melanjutkan bila kerawanan Pilkada menjadi penyebab utama, seharusnya menjadi tanggung jawab jawab pihak Kepolisian bukan gubernur. Sebab, Plt Gubernur hanyalah bertugas menjalankan pemerintahan.
"Itu saya kira logikanya harus diselaraskan, bahwa untuk pengamanan bukan urusan Plt gubernur," jelas Fadli.
Baca Kelanjutan Dasar Hukum Mendagri Tunjuk 2 Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur - Liputan6.com :
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menganggap ada keanehan terkait penunjukan dua perwira tinggi Polri yang akan menjadi Plt di Jabar dan Sumut.
Fadli menyarankan agar Kemendagri dapat merevisi keputusan itu. Kata dia, seharusnya dapat digantikan oleh seorang Sekretaris Daerah (Sekda) atau pejabat lainnya yang mumpuni.
"Saya kira ini ada suatu keanehan dalam penunjukan oleh Mendagri dan seharusnya bisa merevisi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1/2018).
Menurut dia dengan adanya keputusan itu akan menimbulkan berbagai keraguan masyarakat akan pelaksanaan Pilkada yang transparan, bersih, jujur dan demokratis. Bahkan Fadli menilai hal itu dapat menimbulkan suatu kegaduhan baru.
"Ini bisa mengarah pada suatu Pilkada curang, dengan mengerahkan mesin birokrasi dan sebagainya. Jadi kenapa orang yang ditunjuk yang tidak ada kaitan atau tidak lazim, saya kira harus ditolak," papar dia.
Ia melanjutkan bila kerawanan Pilkada menjadi penyebab utama, seharusnya menjadi tanggung jawab jawab pihak Kepolisian bukan gubernur. Sebab, Plt Gubernur hanyalah bertugas menjalankan pemerintahan.
"Itu saya kira logikanya harus diselaraskan, bahwa untuk pengamanan bukan urusan Plt gubernur," jelas Fadli.
Anda sekarang membaca artikel berita Dasar Hukum Mendagri Tunjuk 2 Jenderal Polisi Jadi Plt Gubernur - Liputan6.com dengan alamat link https://padosberita.blogspot.com/2018/01/dasar-hukum-mendagri-tunjuk-2-jenderal.html
Related Posts :
Manfaatkan Lahan Kosong Satgas 323 Kostrad Bercocok Tanam
Digugat Konsumen Reklamasi, Anies Bilang Belilah Sesuatu yang ... - KOMPAS.com
Wakapolri Perintahkan Polda dan Polres Berangus Miras Oplosan- PN Perintahkan KPK Usut Boediono cs, PDIP: Proses Hukum ... - Detikcom (Siaran Pers)
Indonesia Berpotensi Berikan kontribusi Signifikan Trhadap Perekonomian Dunia
