3 BUMN Gandeng Kejaksaan Agung Tangani Masalah Hukum - Okezone
Judul : 3 BUMN Gandeng Kejaksaan Agung Tangani Masalah Hukum - Okezone
link : 3 BUMN Gandeng Kejaksaan Agung Tangani Masalah Hukum - Okezone
JAKARTA - Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI Loeke Larasati Agoestina menjalin kesepakatan bersama dengan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Jamdatun dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Rajawali Nusantara lndonesia (Persero), dan PT Taspen (Persero), serta Kejaksaan Tinggi Lampung dengan PT PGN (Persero) Tbk. Ini untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara.
Penandatanganan dilakukan oleh masing-masing direktur utama BUMN tersebut dengan Jamdatun. Hadir pada acara tersebut, Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim, Direktur Utama RNI Didik Prasetyo, dan Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro.
Baca Juga: Menteri Rini Targetkan Tidak Ada BUMN Rugi di 2019
Menurut Loeke, sangatlah tepat kiranya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan hadir sebagai Iembaga yang dapat memberikan kajian dari aspek hukum kepada Pemerintah/Negara, BUMN-BUMN dan anak perusahaannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berupa pertimbangan hukum sebagai bentuk pencegahan.
"Kewenangan hukum yang dimiliki Bidang Datun mencakup pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit) dengan harapan dapat memperkecil celah pelanggaran hukum dan meningkatkan kepatuhan," kata Loeke dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (5/4/2018).
Selain pertimbangan hukum, Bidang Datun Kejaksaan Agung diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum kepada masyarakat. Semua tugas serta fungsi tersebut dilakukan dengan sepenuh hati untuk menjawab tantangan zaman guna mewujudkan penegakan hukum yang ekonomis, efektif, dan efisien, baik di pusat maupun di daerah.
Baca Juga: Gelar Mudik Gratis, Kementerian BUMN Sasar 200.000 Pemudik
PGN sangat mengapresiasi kesepakatan bersama dengan Jamdatun ini. "Kami sangat menyambut baik MoU ini sehingga dalam menjalankan bisnis korporasi, kami tidak merasa was-was karena selalu dikawal oleh Kejaksaan," kata Direktur Utama PT PGN Jobi Triananda Hasjim.
Jobi menambahkan, kerjasama ini juga memudahkan PGN untuk berkonsultasi mengenai hukum bisnis setiap waktu, sehingga dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan, bisa sejalan dengan tata kelola yang baik. "Secara khusus, ini juga dapat melindungi pekerja kami dari kegiatan-kegiatan bisnis yang berisiko terhadap kasus hukum di kemudian hari," ujarJobi.
Sebelumnya
1 / 2
Baca Kelanjutan 3 BUMN Gandeng Kejaksaan Agung Tangani Masalah Hukum - Okezone :
JAKARTA - Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung RI Loeke Larasati Agoestina menjalin kesepakatan bersama dengan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Jamdatun dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Rajawali Nusantara lndonesia (Persero), dan PT Taspen (Persero), serta Kejaksaan Tinggi Lampung dengan PT PGN (Persero) Tbk. Ini untuk meningkatkan efektivitas penanganan masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara.
Penandatanganan dilakukan oleh masing-masing direktur utama BUMN tersebut dengan Jamdatun. Hadir pada acara tersebut, Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim, Direktur Utama RNI Didik Prasetyo, dan Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro.
Baca Juga: Menteri Rini Targetkan Tidak Ada BUMN Rugi di 2019
Menurut Loeke, sangatlah tepat kiranya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan hadir sebagai Iembaga yang dapat memberikan kajian dari aspek hukum kepada Pemerintah/Negara, BUMN-BUMN dan anak perusahaannya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berupa pertimbangan hukum sebagai bentuk pencegahan.
"Kewenangan hukum yang dimiliki Bidang Datun mencakup pendapat hukum (legal opinion), pendampingan hukum (legal assistance), dan audit hukum (legal audit) dengan harapan dapat memperkecil celah pelanggaran hukum dan meningkatkan kepatuhan," kata Loeke dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (5/4/2018).
Selain pertimbangan hukum, Bidang Datun Kejaksaan Agung diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum kepada masyarakat. Semua tugas serta fungsi tersebut dilakukan dengan sepenuh hati untuk menjawab tantangan zaman guna mewujudkan penegakan hukum yang ekonomis, efektif, dan efisien, baik di pusat maupun di daerah.
Baca Juga: Gelar Mudik Gratis, Kementerian BUMN Sasar 200.000 Pemudik
PGN sangat mengapresiasi kesepakatan bersama dengan Jamdatun ini. "Kami sangat menyambut baik MoU ini sehingga dalam menjalankan bisnis korporasi, kami tidak merasa was-was karena selalu dikawal oleh Kejaksaan," kata Direktur Utama PT PGN Jobi Triananda Hasjim.
Jobi menambahkan, kerjasama ini juga memudahkan PGN untuk berkonsultasi mengenai hukum bisnis setiap waktu, sehingga dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan, bisa sejalan dengan tata kelola yang baik. "Secara khusus, ini juga dapat melindungi pekerja kami dari kegiatan-kegiatan bisnis yang berisiko terhadap kasus hukum di kemudian hari," ujarJobi.
Sebelumnya
1 / 2
Anda sekarang membaca artikel berita 3 BUMN Gandeng Kejaksaan Agung Tangani Masalah Hukum - Okezone dengan alamat link https://padosberita.blogspot.com/2018/04/3-bumn-gandeng-kejaksaan-agung-tangani.html
Related Posts :
Jalin Silaturahmi, Babinsa Koramil 04 Lubeg Anjangsana ke Rumah Warga Binaan
Personil Babinsa Koramil 04 Lubeg Ikut Serta dalam Pelaksanaan PAM Nataru
Pasbar Run Fest 10 K dan 5 K Peringatan HUT Pasbar ke-20 Berlangsung Sukses
Ciptakan Keakraban, Babinsa Komsos dengan Warga Binaan
Fachrul Razi Resmi Bertarung di DPR RI pada Pemilu 2024, Ini Alasannya
