Maruf Amin: Jokowi Akui Tanah Dikuasai Konglomerat
Judul : Maruf Amin: Jokowi Akui Tanah Dikuasai Konglomerat
link : Maruf Amin: Jokowi Akui Tanah Dikuasai Konglomerat
Moslemcommunity.net- Penguasaan lahan oleh konglomerat kembali dipersoalkan. Kalau menurut mantan ketua MPR RI Amien Rais, 74 persen lahan di Indonesia dikuasai asing. Penguasaan lahan ini pun dibenarkan oleh Presiden Joko Widodo. Sementara Ketua MUI KH.Maruf Amin mengungkapkan, konglomerat kuasai lahan tersebut jauh-jauh sebelum Joko Widodo-Jusuf Kalla memimpin negeri ini. Sejumlah kalangan meminta agar lahan yang dikuasai konglomerat tersebut diambil Negara lalu dibagikan kepada rakyat miskin.
Sebelumnya Amien Rais menyebut ada pembohongan dalam program bagi-bagi sertifikat tanah. Terkait hal tersebut, Amin menyebut program sertifikat tanah itu adalah sebagai bentuk pengibulan karena 74 persen tanah di negeri ini dikuasai oleh kelompok tertentu namun pemerintah justru terkesan diam.
Tudingan Amien Rais ini dipertanyakan dijawab Maruf Amin. Menurutnya, tudingan Amien bahwa Jokowi berbohong karena sebagian besar tanah sudah dikuasai oleh pihak tertentu dan asing, sehingga sertifikat tanah itu percuma.
"Kalau yang dikuasai asing sebenarnya bukan Pak Jokowi, yang ngasih tanah itu siapa? Saya tidak tahu apa itu orang, hantu? Tapi bukan Pak Jokowi," lanjut dia.
Menurut Maruf Amin, konglomerat kuasai lahan tersebut jauh-jauh sebelum Joko Widodo-Jusuf Kalla memimpin negeri ini.
“Kalau yang dikuasai asing itu sebenarnya bukan pada pemerintahan Pak Jokowi. Yang kasih tanah itu siapa? Saya tidak tahu. Tapi bukan Pak Jokowi. Dan itu sudah dikuasai orang. Saya nggak tahu asing (atau bukan) pokoknya konglomerat lah,” ujar Kiai Maruf kepada awak media di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (22/3/2018).
Pria yang juga Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tersebut mengungkapkan hal itu setelah dirinya dikonfirmasi Presiden Joko Widodo. Kiai Maruf justru menilai bahwa program pembagian sertifikat tanah yang dilakukan Pemerintah saat ini justru dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Menanggapi hal ini pengamat kebijakan publik dari Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M. Aminudin mengatakan, permasalahan tanah yang dikuasai konglomerat tidak hanya dikatakan oleh KH Maruf Amin saja. Karena sebelumnya permasalahan tanah dikuasai konglomerat juga pernah dilontarkan mantan anggota Komnas HAM Hafid Abbas yang meminta pemerintah mengambil sebagian besar tanah yang dikuasai konglomerasi besar di Indonesia sehingga tanah harus dibagikan kepada kelompok masyarakat miskin.
‘’Ada perusahaan yang didirikan taipan memiliki tanah 5 juta hektar. Bagi Hafid, tak ada alasan bagi seorang pengusaha menguasai tanah seluas itu," kata Aminudin mengutip
Sebelumnya Amien Rais menyebut ada pembohongan dalam program bagi-bagi sertifikat tanah. Terkait hal tersebut, Amin menyebut program sertifikat tanah itu adalah sebagai bentuk pengibulan karena 74 persen tanah di negeri ini dikuasai oleh kelompok tertentu namun pemerintah justru terkesan diam.
Tudingan Amien Rais ini dipertanyakan dijawab Maruf Amin. Menurutnya, tudingan Amien bahwa Jokowi berbohong karena sebagian besar tanah sudah dikuasai oleh pihak tertentu dan asing, sehingga sertifikat tanah itu percuma.
"Kalau yang dikuasai asing sebenarnya bukan Pak Jokowi, yang ngasih tanah itu siapa? Saya tidak tahu apa itu orang, hantu? Tapi bukan Pak Jokowi," lanjut dia.
Menurut Maruf Amin, konglomerat kuasai lahan tersebut jauh-jauh sebelum Joko Widodo-Jusuf Kalla memimpin negeri ini.
“Kalau yang dikuasai asing itu sebenarnya bukan pada pemerintahan Pak Jokowi. Yang kasih tanah itu siapa? Saya tidak tahu. Tapi bukan Pak Jokowi. Dan itu sudah dikuasai orang. Saya nggak tahu asing (atau bukan) pokoknya konglomerat lah,” ujar Kiai Maruf kepada awak media di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (22/3/2018).
Pria yang juga Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tersebut mengungkapkan hal itu setelah dirinya dikonfirmasi Presiden Joko Widodo. Kiai Maruf justru menilai bahwa program pembagian sertifikat tanah yang dilakukan Pemerintah saat ini justru dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Menanggapi hal ini pengamat kebijakan publik dari Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M. Aminudin mengatakan, permasalahan tanah yang dikuasai konglomerat tidak hanya dikatakan oleh KH Maruf Amin saja. Karena sebelumnya permasalahan tanah dikuasai konglomerat juga pernah dilontarkan mantan anggota Komnas HAM Hafid Abbas yang meminta pemerintah mengambil sebagian besar tanah yang dikuasai konglomerasi besar di Indonesia sehingga tanah harus dibagikan kepada kelompok masyarakat miskin.
‘’Ada perusahaan yang didirikan taipan memiliki tanah 5 juta hektar. Bagi Hafid, tak ada alasan bagi seorang pengusaha menguasai tanah seluas itu," kata Aminudin mengutip
Menanggapi hal ini pengamat kebijakan publik dari Institute For Strategic and Development Studies (ISDS), M. Aminudin mengatakan, permasalahan tanah yang dikuasai konglomerat tidak hanya dikatakan oleh KH Maruf Amin saja. Karena sebelumnya permasalahan tanah dikuasai konglomerat juga pernah dilontarkan mantan anggota Komnas HAM Hafid Abbas yang meminta pemerintah mengambil sebagian besar tanah yang dikuasai konglomerasi besar di Indonesia sehingga tanah harus dibagikan kepada kelompok masyarakat miskin.
‘’Ada perusahaan yang didirikan taipan memiliki tanah 5 juta hektar. Bagi Hafid, tak ada alasan bagi seorang pengusaha menguasai tanah seluas itu," kata Aminudin mengutip pernyataan Hafid Abbas kepada Harian Terbit,’’ Kamis (5/7/2018).
Aminudin menuturkan, dengan timpangnya kepemilikan tanah oleh konglomerat maka 5 juta hektar tanah yang dimiliki satu orang itu boleh digusur, diambil sebagian oleh negara, dan dibagi ke kelompok miskin yang sekarang ini. Berdasarkan laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015 sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk. Termasuk penguasaan lahan 5 juta hektar oleh taipan yang pernah dinobatkan sebagai orang terkaya pertama di Indonesia.
"Berdasarkan panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara harus menghindari penggusuran semaksimal mungkin karena tindakan itu merupakan pelanggaran HAM. Kalau pun dilakukan terpaksa sekali, atau sebagai alternatif terakhir," tegasnya.
Salah Kaprah
Aminudin mengungkapkan, distribusi tanah yang dilakukan rezim Jokowi malah salah kaprah. Rakyat miskin malah dijadikan papan bilas legalisasi kepemilikan dengan gunakan kemudahan fasilitas SHM (sertifikat hak milik) tanah jutaan hektar yang atas namanya milik pribadi atau perusahaan konglomerat. Seperti reklamasi ilegal teluk Jakarta yang dilakukan para taipan tiba-tiba dapat sertifikat kilat dari rezim Jokowi.
Distribusi tanah hutan kepada rakyat tidak sesuai dengan semangat menjaga kelestarian lingkungan hutan sebagai mitigasi perubahan iklim. Seharusnya mengambil tanah konglomerat yang terlantar tapi yang diambil malah tanah kehutanan.
Seharusnya tanah reklamasi juga bisa dibagikan kepada masyarakat miskin kota. Anies Sandi yang sekarang pimpin DKI Jakarta harus berani untuk menyita dan mengambil alih lahan reklamasi tersebut. Diharapkan Anies menyita, diganti rugi per ongkos tanah bagikan kepada masyarakat miskin kota dan nelayan. Itu yang disebut land reform," paparnya. (harianterbit)
‘’Ada perusahaan yang didirikan taipan memiliki tanah 5 juta hektar. Bagi Hafid, tak ada alasan bagi seorang pengusaha menguasai tanah seluas itu," kata Aminudin mengutip pernyataan Hafid Abbas kepada Harian Terbit,’’ Kamis (5/7/2018).
Aminudin menuturkan, dengan timpangnya kepemilikan tanah oleh konglomerat maka 5 juta hektar tanah yang dimiliki satu orang itu boleh digusur, diambil sebagian oleh negara, dan dibagi ke kelompok miskin yang sekarang ini. Berdasarkan laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015 sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk. Termasuk penguasaan lahan 5 juta hektar oleh taipan yang pernah dinobatkan sebagai orang terkaya pertama di Indonesia.
"Berdasarkan panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara harus menghindari penggusuran semaksimal mungkin karena tindakan itu merupakan pelanggaran HAM. Kalau pun dilakukan terpaksa sekali, atau sebagai alternatif terakhir," tegasnya.
Salah Kaprah
Aminudin mengungkapkan, distribusi tanah yang dilakukan rezim Jokowi malah salah kaprah. Rakyat miskin malah dijadikan papan bilas legalisasi kepemilikan dengan gunakan kemudahan fasilitas SHM (sertifikat hak milik) tanah jutaan hektar yang atas namanya milik pribadi atau perusahaan konglomerat. Seperti reklamasi ilegal teluk Jakarta yang dilakukan para taipan tiba-tiba dapat sertifikat kilat dari rezim Jokowi.
Distribusi tanah hutan kepada rakyat tidak sesuai dengan semangat menjaga kelestarian lingkungan hutan sebagai mitigasi perubahan iklim. Seharusnya mengambil tanah konglomerat yang terlantar tapi yang diambil malah tanah kehutanan.
Seharusnya tanah reklamasi juga bisa dibagikan kepada masyarakat miskin kota. Anies Sandi yang sekarang pimpin DKI Jakarta harus berani untuk menyita dan mengambil alih lahan reklamasi tersebut. Diharapkan Anies menyita, diganti rugi per ongkos tanah bagikan kepada masyarakat miskin kota dan nelayan. Itu yang disebut land reform," paparnya. (harianterbit)
Sekianlah berita Maruf Amin: Jokowi Akui Tanah Dikuasai Konglomerat pada kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. Sampai jumpa di postingan artikel berita lainnya.
Anda sekarang membaca artikel berita Maruf Amin: Jokowi Akui Tanah Dikuasai Konglomerat dengan alamat link https://padosberita.blogspot.com/2018/07/maruf-amin-jokowi-akui-tanah-dikuasai.html
