Polemik Impor Beras Buwas Vs Enggar, Siapa yang Benar?
Judul : Polemik Impor Beras Buwas Vs Enggar, Siapa yang Benar?
link : Polemik Impor Beras Buwas Vs Enggar, Siapa yang Benar?
ilustrasi beras. ©shutterstock.com/Piotr Malczyk
Moslemcommunity- Beda pandangan antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan Dirut Perum Bulog Budi Waseso terkait impor beras, menunjukkan adanya pihak yang menolak kedaulatan pangan. Padahal itu sudah menjadi janji Joko Widodo.
Heri Gunawan, Wakil Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mempertanyakan kebijakan Mendag Enggar yang seolah mempermudah impor beras. Sementara, Dirut Bulog Budi Waseso menyebut stok beras di gudang Bulog penuh.
Melalui rilis kepada media, Jakarta, Minggu (16/9/2018), Heri menjelaskan bahwa kedaulatan pangan menjadi sesuatu yang penting bagi sebuah negara. Meskipun untuk merealisasikannya bukan perkara mudah.
"Kedaulatan pangan suatu bangsa tidak lepas dari yang namanya kebijakan strategi pangan. Yang mencakup pemantapan ketahanan pangan sebagai paradigma baru masyarakat, pengembangan infrastruktur pertanian, pengembangan diversifikasi pangan, kebijakan perdagangan yang berpihak pada kepentingan nasional serta penetapan regulasi retail modern," papar Anggota Komisi XI DPR asal Gerindra ini.
Persoalan pangan bagi bangsa indonesia, kata Heri, merupakan persoalan yang sangat mendas
Moslemcommunity- Beda pandangan antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dengan Dirut Perum Bulog Budi Waseso terkait impor beras, menunjukkan adanya pihak yang menolak kedaulatan pangan. Padahal itu sudah menjadi janji Joko Widodo.
Heri Gunawan, Wakil Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mempertanyakan kebijakan Mendag Enggar yang seolah mempermudah impor beras. Sementara, Dirut Bulog Budi Waseso menyebut stok beras di gudang Bulog penuh.
Melalui rilis kepada media, Jakarta, Minggu (16/9/2018), Heri menjelaskan bahwa kedaulatan pangan menjadi sesuatu yang penting bagi sebuah negara. Meskipun untuk merealisasikannya bukan perkara mudah.
"Kedaulatan pangan suatu bangsa tidak lepas dari yang namanya kebijakan strategi pangan. Yang mencakup pemantapan ketahanan pangan sebagai paradigma baru masyarakat, pengembangan infrastruktur pertanian, pengembangan diversifikasi pangan, kebijakan perdagangan yang berpihak pada kepentingan nasional serta penetapan regulasi retail modern," papar Anggota Komisi XI DPR asal Gerindra ini.
Persoalan pangan bagi bangsa indonesia, kata Heri, merupakan persoalan yang sangat mendas
"Kedaulatan pangan suatu bangsa tidak lepas dari yang namanya kebijakan strategi pangan. Yang mencakup pemantapan ketahanan pangan sebagai paradigma baru masyarakat, pengembangan infrastruktur pertanian, pengembangan diversifikasi pangan, kebijakan perdagangan yang berpihak pada kepentingan nasional serta penetapan regulasi retail modern," papar Anggota Komisi XI DPR asal Gerindra ini.
Persoalan pangan bagi bangsa indonesia, kata Heri, merupakan persoalan yang sangat mendasar, dan sangat menentukan nasib dari suatu bangsa. Karena, ketergantungan pangan dapat bermakna terbelenggunya kemerdekaan bangsa dan rakyat terhadap suatu kelompok, baik negara lain maupun kekuatan-kekuatan ekonomi lainnya.
Menurut pandangan Heri, tata kelolanya harus telaten, teliti, komprehensif. Masalah pangan adalah masalah yang strategis, diperlukan kebijakan yang berpihak, minimal diatur secara ketat oleh pemerintah. "Pemerintah yang pelopor dan pemerintah yang membuka jalan. Pemerintah yang berpihak dan pemerintah yang memberdayakan. Bukan malah sebaliknya seperti sekarang ini," paparnya. (Inilah.com)
Persoalan pangan bagi bangsa indonesia, kata Heri, merupakan persoalan yang sangat mendasar, dan sangat menentukan nasib dari suatu bangsa. Karena, ketergantungan pangan dapat bermakna terbelenggunya kemerdekaan bangsa dan rakyat terhadap suatu kelompok, baik negara lain maupun kekuatan-kekuatan ekonomi lainnya.
Menurut pandangan Heri, tata kelolanya harus telaten, teliti, komprehensif. Masalah pangan adalah masalah yang strategis, diperlukan kebijakan yang berpihak, minimal diatur secara ketat oleh pemerintah. "Pemerintah yang pelopor dan pemerintah yang membuka jalan. Pemerintah yang berpihak dan pemerintah yang memberdayakan. Bukan malah sebaliknya seperti sekarang ini," paparnya. (Inilah.com)
Sekianlah berita Polemik Impor Beras Buwas Vs Enggar, Siapa yang Benar? pada kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. Sampai jumpa di postingan artikel berita lainnya.
Anda sekarang membaca artikel berita Polemik Impor Beras Buwas Vs Enggar, Siapa yang Benar? dengan alamat link https://padosberita.blogspot.com/2018/09/polemik-impor-beras-buwas-vs-enggar.html