Buruh: 2019 Kita Ganti Menteri, Ganti Presiden

Buruh: 2019 Kita Ganti Menteri, Ganti Presiden Pados Berita Terupdate, kali ini Pados Berita akan memberikan informasi berita penting terbaru, viral dan aktual dengan judul Buruh: 2019 Kita Ganti Menteri, Ganti Presiden yang telah tim pados berita analisa, rangkum dan cari persiapkan dengan matang untuk anda baca semua. Semoga imformasi berita terbaru yang kami sajikan mengenai Artikel Viral, yang kami tulis ini dapat anda menjadikan kita semua manusia yang berilmu dan barokah bagi semuanya.

Judul : Buruh: 2019 Kita Ganti Menteri, Ganti Presiden
link : Buruh: 2019 Kita Ganti Menteri, Ganti Presiden

Ketua Konsulat Cabang Federasi Sarikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam Alfatoni saat berorasi di depan Kantor Wali Kota Batam, Rabu (31/10). (Bobi Bani/JawaPos.com)

Moslemcommunity- Kebijakan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menyamakan kenaikan upah dianggap sebagai sebuah kegagalan. Suatu sistem yang justru mengkudeta hak-hak buruh di daerah. Padahal setiap daerah memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda.

Ketua Konsulat Cabang Federasi Sarikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam Alfatoni menjelaskan, apa yang dilakukan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri adalah tindakan sontoloyo. Terlebih atas edaran yang memerintahkan para kepala daerah menjalankan kebijakan tersebut.

"Solusinya, 2019 nanti kita ganti menterinya, ganti presidennya. Apa bisa dipakai kalau tak membela buruh," kata Alfatoni dalam orasinya di depan Kantor Wali Kota Batam, Batam Centre, Batam, Rabu (31/10).

Alfatoni melanjutkan, respons Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) atas edaran Kemenaker Nomor B.240/M.NAKER/PHI9SK-UPAH/X/201 juga memperlihatkan perilaku sontoloyo. Yakni, Gubernur Kepri Nurdin Basirun melanjutkan edaran terkait kenaikan upah sebesar 8,03 persen.

Apa yang dilakukan Nurdin sangat disayangkan buruh. Sebab kenaikan upah yang hanya 8,03 persen tidak sebanding dengan peningkatan kebutuhan masyarakat Batam dan Kepri.

"Gubernur memperlihatkan kalau dia takut. Padahal di dipilih masyarakat Kepri. Tidak ada sejarahnya kepala daerah dicopot menteri. Semoga Wali Kota Batam (HM Rudi) tidak ikut-ikut mengeluarkan edaran," tukas Alfatoni.

Para buruh akan terus menentang kebijakan yang bersumber dari Pasal 44 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Sebab aturan ini dianggap mengekang hak buruh yang sejatinya menyesuaikan kondisi daerah masing-masing. (jawapos.com)

Sekianlah berita Buruh: 2019 Kita Ganti Menteri, Ganti Presiden pada kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. Sampai jumpa di postingan artikel berita lainnya.

Anda sekarang membaca artikel berita Buruh: 2019 Kita Ganti Menteri, Ganti Presiden dengan alamat link https://padosberita.blogspot.com/2018/10/buruh-2019-kita-ganti-menteri-ganti.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: