KPK Ingin Gaji Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi ... - KOMPAS.com
Judul : KPK Ingin Gaji Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi ... - KOMPAS.com
link : KPK Ingin Gaji Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi ... - KOMPAS.com
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Saut Situmorang menginginkan kesetaraan gaji antara pegawai KPK dengan penegak hukum lain, seperti Kejaksaan dan Polri.
Hal itu, kata Saut, dibutuhkan agar semua pegawai di lembaga penegak hukum fokus dalam pemberantasan korupsi.
"Ya makanya gaji jaksa itu dinaikin semua ini. Gaji jaksa itu berapa coba. Gajinya itu tahan berapa hari? Jujur aja sekarang gajinya jaksa itu tahan berapa hari. Itu harus dinaikin, sama juga dengan gaji Polri," kata Saut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/10/2017).
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa. Ia mengatakan, DPR akan membicarakan dengan KPK, Polri, dan Kejaksaan untuk membahas gaji para pegawai mereka yang bertugas di unit pemberantasan korupsi.
(Baca juga: Soal Pembentukan Densus Tipikor, Komisi III Soroti Struktur dan Gaji)
Desmond mengatakan, persoalan penggajian perlu dibahas agar gaji yang dibayarkan negara kepada aparat sesuai dengan kerugian negara yang berhasil dikembalikan.
"Kenapa bicara penggajian? KPK mengusulkan, jaksa mengusulkan, polisi mengusulkan, ini tentunya harus dikoordinasi dari awal dengan baik," ujar Desmond.
"Kenapa dikoordinasikan dari awal? Jangan sampai, anggaran yang dikeluarkan untuk pemberantasan korupsi berlebihan, tapi hasilnya yang dicapai tidak seperti anggaran yang terlalu besar itu. Malah uang pemasukan ke negaranya kecil," kata politisi Partai Gerindra tersebut.
(Baca juga: Kapolri Tegaskan Pembentukan Densus Tipikor Bukan untuk Bubarkan KPK)
Jaksa Agung akan perkuat Satgas Khusus Tipikor yang sudah terbentuk sebelumnya.
Baca Kelanjutan KPK Ingin Gaji Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi ... - KOMPAS.com :
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Saut Situmorang menginginkan kesetaraan gaji antara pegawai KPK dengan penegak hukum lain, seperti Kejaksaan dan Polri.
Hal itu, kata Saut, dibutuhkan agar semua pegawai di lembaga penegak hukum fokus dalam pemberantasan korupsi.
"Ya makanya gaji jaksa itu dinaikin semua ini. Gaji jaksa itu berapa coba. Gajinya itu tahan berapa hari? Jujur aja sekarang gajinya jaksa itu tahan berapa hari. Itu harus dinaikin, sama juga dengan gaji Polri," kata Saut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/10/2017).
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa. Ia mengatakan, DPR akan membicarakan dengan KPK, Polri, dan Kejaksaan untuk membahas gaji para pegawai mereka yang bertugas di unit pemberantasan korupsi.
(Baca juga: Soal Pembentukan Densus Tipikor, Komisi III Soroti Struktur dan Gaji)
Desmond mengatakan, persoalan penggajian perlu dibahas agar gaji yang dibayarkan negara kepada aparat sesuai dengan kerugian negara yang berhasil dikembalikan.
"Kenapa bicara penggajian? KPK mengusulkan, jaksa mengusulkan, polisi mengusulkan, ini tentunya harus dikoordinasi dari awal dengan baik," ujar Desmond.
"Kenapa dikoordinasikan dari awal? Jangan sampai, anggaran yang dikeluarkan untuk pemberantasan korupsi berlebihan, tapi hasilnya yang dicapai tidak seperti anggaran yang terlalu besar itu. Malah uang pemasukan ke negaranya kecil," kata politisi Partai Gerindra tersebut.
(Baca juga: Kapolri Tegaskan Pembentukan Densus Tipikor Bukan untuk Bubarkan KPK)
Jaksa Agung akan perkuat Satgas Khusus Tipikor yang sudah terbentuk sebelumnya.
Anda sekarang membaca artikel berita KPK Ingin Gaji Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi ... - KOMPAS.com dengan alamat link https://padosberita.blogspot.com/2017/10/kpk-ingin-gaji-penegak-hukum-dalam.html
Related Posts :
Wapres: Kita Harus Pahami Hukum di Arab - Republika Online- VIDEO: Ini Penjelasan Kuasa Hukum Fitri yang Meminta Rumah dan ... - Tribun Timur
- Begini Pesan Opick Pada Kuasa Hukum Tentang Perceraiannya - Tribunnews
- Payung Hukum Holding BUMN Migas Akan Digugat - Tribunnews
- Wacana Hukum Pancung di Aceh, JK: Yang Boleh Ditembak - Detikcom (Siaran Pers)
