Ngotot Membantah, PDIP Sebut Jokowi Tak Pernah Berjanji Soal "Becak"
Judul : Ngotot Membantah, PDIP Sebut Jokowi Tak Pernah Berjanji Soal "Becak"
link : Ngotot Membantah, PDIP Sebut Jokowi Tak Pernah Berjanji Soal "Becak"
Kabarsatu- Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI geram kepada Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Pasalnya, keduanya terus mengatakan bahwa legalisasi becak adalah janji kampanye Joko Widodo dan Basuki T Purnama.
Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono dengan tegas mengatakan, Jokowi-Ahok tidak pernah mempunyai kontrak politik untuk menghidupkan kembali angkutang tradisional becak di Jakarta.
"Itu kan Anies hanya sekedar mengalihkan persoalan saja ketika kebijakannya sudah menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, dia melemparkan bahwa ini adalah programnya Jokowi-Ahok ketika Pilkada 2012, itu hanya untuk mengalihkan aja, engga ada (kontrak politik) itu," kata Gembong saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (19/1).
Menurut dia jika memang benar adanya kontrak politik Jokowi-Ahok mengenai pelegalan angkutan becak di Jakarta, maka PDIP akan melakukan hal yang sama, yaitu dengan mengkritik kebijakan tersebut. Terlebih lagi kata Gembong, dengan keadaan situasi Jakarta yang semerawut seperti saat ini.
"Ya Fraksi PDIP melihat situasi dan kondisi kota Jakarta yang sudah semerawut seperti ini, ya pasti akan kita kritisi juga. Atinya kalau memang benar itu janjinya pak Jokowi-Ahok, apakah kebijakan seperti itu PDIP perjuangan tidak mengkritik? Pasti mengkritik juga. Jadi bukan persoalan itu juga, kalau toh itu betul menjadi janji politiknya Jokowi-Ahok," ungkapnya.
Pria berbadan kecil ini membantah adanya janji politik Jokowi-Ahok seperti yang dikatakan Sandiaga. Padahal, menurutnya Anies dan Sandiaga lah yang telah mengacak-acak program pemerintah sebelumnya.
"Enggak ada, enggak pernah mendengarkan janji Pak Jokowi-Ahok ketika kampanye untuk mengembalikan becak di Jakarta. Tetapi justru program-program yang baik yang sudah didahului oleh pemerintah sebelumnya ini semua akan diacak-acak, engga bener juga kalau seperti itu," pungkasnya seperti dikutip dari jawapos group jpnn.com
Anggota DPD asal DKI Jakarta, Fahira Idris mengatakan bahwa rencana penataan kampung-kampung di Jakarta dan membolehkan becak beroperasi di kawasan tertentu sebenarnya sudah mulai bergulir di awal-awal Pemerintahan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun, sayangnya rencana tersebut tidak kunjung terdengar saat tampuk kepemimpinan beralih ke Ahok.
"Padahal penataan kampung dan becak sudah menjadi kontrak politik pasangan Jokowi-Ahok saat kampanye Pillkada DKI Jakarta 2012," ujarnya, Kamis (18/1) tegasnya seperti dikutip dari republika.co.id
"Itu kan Anies hanya sekedar mengalihkan persoalan saja ketika kebijakannya sudah menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, dia melemparkan bahwa ini adalah programnya Jokowi-Ahok ketika Pilkada 2012, itu hanya untuk mengalihkan aja, engga ada (kontrak politik) itu," kata Gembong saat dihubungi JawaPos.com, Jumat (19/1).
Menurut dia jika memang benar adanya kontrak politik Jokowi-Ahok mengenai pelegalan angkutan becak di Jakarta, maka PDIP akan melakukan hal yang sama, yaitu dengan mengkritik kebijakan tersebut. Terlebih lagi kata Gembong, dengan keadaan situasi Jakarta yang semerawut seperti saat ini.
"Ya Fraksi PDIP melihat situasi dan kondisi kota Jakarta yang sudah semerawut seperti ini, ya pasti akan kita kritisi juga. Atinya kalau memang benar itu janjinya pak Jokowi-Ahok, apakah kebijakan seperti itu PDIP perjuangan tidak mengkritik? Pasti mengkritik juga. Jadi bukan persoalan itu juga, kalau toh itu betul menjadi janji politiknya Jokowi-Ahok," ungkapnya.
Pria berbadan kecil ini membantah adanya janji politik Jokowi-Ahok seperti yang dikatakan Sandiaga. Padahal, menurutnya Anies dan Sandiaga lah yang telah mengacak-acak program pemerintah sebelumnya.
"Enggak ada, enggak pernah mendengarkan janji Pak Jokowi-Ahok ketika kampanye untuk mengembalikan becak di Jakarta. Tetapi justru program-program yang baik yang sudah didahului oleh pemerintah sebelumnya ini semua akan diacak-acak, engga bener juga kalau seperti itu," pungkasnya seperti dikutip dari jawapos group jpnn.com
Anggota DPD asal DKI Jakarta, Fahira Idris mengatakan bahwa rencana penataan kampung-kampung di Jakarta dan membolehkan becak beroperasi di kawasan tertentu sebenarnya sudah mulai bergulir di awal-awal Pemerintahan Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Namun, sayangnya rencana tersebut tidak kunjung terdengar saat tampuk kepemimpinan beralih ke Ahok.
"Padahal penataan kampung dan becak sudah menjadi kontrak politik pasangan Jokowi-Ahok saat kampanye Pillkada DKI Jakarta 2012," ujarnya, Kamis (18/1) tegasnya seperti dikutip dari republika.co.id
![]() |
(Foto rmol.co) |
![]() |
(Foto rmol.co) |
Berikut isi kontrak politik Jokowi tersebut seperti dikutip dari rmol.co
KONTRAK POLITIK
IR. H. JOKO WIDODO
Calon Gubernur DKI JAKARTA 2012-2017
Sabtu 15 September 2012, di Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara
JAKARTA BARU
PRO-RAKYAT MISKIN, BERBASIS PELAYANAN DAN PARTISIPASI WARGA
1. Warga dilibatkan dalam:
Penyusunan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kota.
2. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga kota:
a. Legalisasi kampung ilegal, kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak dalam sengketa maka akan diakui haknya dalam bentuk sertifikat hak milik.
b. Permukiman kumuh tidak digusur tapi ditata. Permukiman kumuh yang berada di atas lahan milik swasta atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dilakukan negosiasi dengan pemilik lahan. Gubernur akan menjadi mediator supaya warga tidak kehilangan haknya. Pembangunan Jakarta akan dimulai dari kampung-kampung miskin.
c. Perlindungan dan penataan ekonomi informal: PKL, becak, nelayan tradisional, pekerja rumah tangga, asongan, pedagang kecil, dan pasar tradisional.
3. Keterbukaan dan penyebarluasan informasi kepada warga kota.
Jakarta, 15 September 2012,
Calon Gubernur DKI Jakarta 2012-2017
ttd
Ir. H. Joko Widodo
(aya/jawapos/jpnn/republika/rmol)
Sekianlah berita Ngotot Membantah, PDIP Sebut Jokowi Tak Pernah Berjanji Soal "Becak" pada kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. Sampai jumpa di postingan artikel berita lainnya.
Anda sekarang membaca artikel berita Ngotot Membantah, PDIP Sebut Jokowi Tak Pernah Berjanji Soal "Becak" dengan alamat link https://padosberita.blogspot.com/2018/01/ngotot-membantah-pdip-sebut-jokowi-tak.html